Wabup Joko Sidak Kantor Bupati Bintuni, Banyak Ruangan Kosong

Published on

TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni, Joko Lingara, menyoroti kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) setelah menemukan banyak ruangan kosong saat sidak di Kantor Bupati. Ia menegaskan akan segera menerapkan absensi elektronik sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Saya harus segera mengecek program penerapan absensi elektronik sebagai salah satu tolok ukur untuk pemberian TPP berdasarkan tingkat kehadiran pegawai sudah sampai di batas mana,” kata Joko usai sidak di Kantor Bupati, Distrik Menimeri, Selasa (11/10/2025).

Baca juga:  Wabup Bintuni Ajak Tokoh Agama-Adat Jaga Kerukunan Jelang Nataru

Joko mengatakan, penerapan absensi elektronik penting agar penilaian kinerja ASN lebih objektif. Ia ingin sistem itu bisa membedakan mana pegawai yang benar-benar bekerja dan yang hanya menuntut hak.

“Absen elektronik TPP ini segera diterapkan agar kita baku tahu siapa yang baku tipu di negeri ini. Jangan cuma menuntut haknya, tapi kewajibannya dalam bekerja tidak pernah dikerjakan,” tegasnya.

Baca juga:  Bupati Teluk Bintuni Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 ke DPRD

Sebelumnya, Joko tiba di Kantor Bupati sekitar pukul 10.00 WIT dan langsung melakukan sidak ke setiap ruangan dari lantai dua hingga satu di Sekretariat Daerah (Setda). Dari hasil sidak, ia menemukan hanya 2 hingga 5 pegawai di setiap ruangan, bahkan beberapa ruangan tampak kosong.

Baca juga:  Pemkab Bintuni Groundbreaking Pembangunan Pelabuhan Babo Rp78,7 Miliar, Target Selesai 1,5 Tahun

Menurut Joko, kondisi ini bertolak belakang dengan arahan Bupati Yohanis Manibuy saat apel gabungan pada Jumat (7/11). Dalam apel itu, bupati telah menegaskan pentingnya kedisiplinan dan kehadiran tepat waktu bagi seluruh ASN.

“Masa sampai Bupati dan Wakil Bupati duluan yang masuk kantor,” sindir Joko. (LP5/red)

Latest articles

Regulasi OAP, MRPB Tegaskan Berani Tolak Pasal Tak Akomodatif

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menegaskan keberanian untuk menolak pasal dalam regulasi Orang Asli Papua (OAP) yang dinilai belum mengakomodasi kebutuhan...

More like this

Mudah Pindah Faskes JKN, Bumil di Manokwari Terbantu Sambut Persalinan Anak Ke-4

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ibu hamil (bumil) peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Ema Onawame (27)...

Patrick Meyer Dorong Penguatan Anggaran Perumda Minyei Arfak

MANOKWARI, Linkpapua.id-Anggota Komisi II DPRK Manokwari Patrick Y. Meyer mendorong Pemerintah Kabupaten Manokwari memberikan...

Pesta Sinoli-Torang Locavore Jadi Strategi BI Perkuat Pengendalian Inflasi Papua Barat

MANOKWARI, Linkpapua.id- Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat terus mendorong penguatan pengendalian inflasi...