Pemprov Papua Barat Kejar Penyelesaian RKPD sebelum 31 Maret 2026

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemprov Papua Barat mematok target penyelesaian laporan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) rampung paling lambat pada 31 Maret 2026 mendatang. Batas waktu ini bersifat mendesak lantaran dokumen tersebut menjadi instrumen utama dalam laporan pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD Papua Barat.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan OPD dan staf yang telah bekerja menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan,” ujar Asisten II Setda Papua Barat, Melkias Werinussa, saat memimpin apel gabungan ASN di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Jumat (13/3/2026).

Baca juga:  Maju Sebagai Calon Anggota DPD RI, Suyanto Tawarkan Sejumlah Program Pro Rakyat

Melkias menegaskan seluruh pimpinan OPD wajib memastikan dokumen administrasi tersebut tuntas tepat waktu. Akurasi data dan pemenuhan standar laporan menjadi penekanan utama agar tidak menghambat tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain tenggat waktu RKPD, jajaran Pemprov Papua Barat juga diingatkan untuk segera membereskan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). OPD yang masih memiliki catatan audit diminta segera melakukan perbaikan administrasi maupun pertanggungjawaban keuangan secara komprehensif.

Baca juga:  Gubernur Dominggus Dorong Peningkatan Kompetensi Guru dan Sarana Sekolah di Papua Barat

“Dengan evaluasi juga diharapkan kita tidak mengulang hal yang sama seperti tahun lalu,” katanya.

Proses evaluasi melalui audit ini dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran di setiap instansi. Hal ini dilakukan agar seluruh program kerja yang dijalankan tetap berada pada koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Werinussa berharap kepatuhan terhadap jadwal pelaporan ini dapat mencerminkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional. Penyelesaian temuan audit secara cepat juga menjadi indikator keberhasilan kinerja perangkat daerah dalam mengelola keuangan negara.

Baca juga:  Muswil III Nasyiatul Aisyiyah Papua Barat Dorong Pemajuan Perempuan dan Peradaban, Isu Stunting Ikut Dibahas

Seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemprov Papua Barat kini diminta meningkatkan koordinasi guna memenuhi target akhir Maret tersebut. Penguatan transparansi anggaran tetap menjadi komitmen utama pemerintah daerah demi menghindari pengulangan kesalahan administratif di masa mendatang. (LP14/red)

Latest articles

Penduduk Miskin Papua Barat Capai 98.460 Orang di Maret 2026, Terbanyak...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Jumlah penduduk miskin di Papua Barat mencapai 98.460 orang pada Maret 2026. Mayoritas penduduk miskin tersebut berada di wilayah perdesaan dengan...

More like this

Penduduk Miskin Papua Barat Capai 98.460 Orang di Maret 2026, Terbanyak di Perdesaan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Jumlah penduduk miskin di Papua Barat mencapai 98.460 orang pada Maret...

Gubernur Dominggus Tinjau RSUP Papua Barat, Pastikan Perbaikan Layanan-Fasilitas Kesehatan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meninjau Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP)...

Legislator Papua Barat Sarlota Matani Dorong Perempuan Berwirausaha, Serahkan Bantuan Rp10 Juta

MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota DPRP Papua Barat Fraksi Otsus Dapil Teluk Wondama, Sarlota Salomina...