26.8 C
Manokwari
Jumat, Maret 13, 2026
26.8 C
Manokwari
More

    Pemprov Papua Barat Kejar Penyelesaian RKPD sebelum 31 Maret 2026

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemprov Papua Barat mematok target penyelesaian laporan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) rampung paling lambat pada 31 Maret 2026 mendatang. Batas waktu ini bersifat mendesak lantaran dokumen tersebut menjadi instrumen utama dalam laporan pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD Papua Barat.

    “Kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan OPD dan staf yang telah bekerja menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan,” ujar Asisten II Setda Papua Barat, Melkias Werinussa, saat memimpin apel gabungan ASN di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Jumat (13/3/2026).

    Baca juga:  Waterpauw Dorong Peran Parpol dalam Pembangunan Bangsa di Rakerda-Rapimda Golkar Papua Barat

    Melkias menegaskan seluruh pimpinan OPD wajib memastikan dokumen administrasi tersebut tuntas tepat waktu. Akurasi data dan pemenuhan standar laporan menjadi penekanan utama agar tidak menghambat tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Selain tenggat waktu RKPD, jajaran Pemprov Papua Barat juga diingatkan untuk segera membereskan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). OPD yang masih memiliki catatan audit diminta segera melakukan perbaikan administrasi maupun pertanggungjawaban keuangan secara komprehensif.

    Baca juga:  Gubernur Papua Barat Pastikan Pengadaan Fasilitas Kantor Sesuai APBD

    “Dengan evaluasi juga diharapkan kita tidak mengulang hal yang sama seperti tahun lalu,” katanya.

    Proses evaluasi melalui audit ini dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran di setiap instansi. Hal ini dilakukan agar seluruh program kerja yang dijalankan tetap berada pada koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    Werinussa berharap kepatuhan terhadap jadwal pelaporan ini dapat mencerminkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional. Penyelesaian temuan audit secara cepat juga menjadi indikator keberhasilan kinerja perangkat daerah dalam mengelola keuangan negara.

    Baca juga:  Upacara HUT Kemerdekaan RI Tingkat Papua Barat, Tiga Kabupaten Dapat Penghargaan

    Seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemprov Papua Barat kini diminta meningkatkan koordinasi guna memenuhi target akhir Maret tersebut. Penguatan transparansi anggaran tetap menjadi komitmen utama pemerintah daerah demi menghindari pengulangan kesalahan administratif di masa mendatang. (LP14/red)

    Latest articles

    Harga Cabai hingga Telur di Papua Barat Mulai Naik, Disperindag: Dalam...

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.id - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Papua Barat memantau adanya tren kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan seperti cabai, bawang, ikan, hingga...

    More like this

    Harga Cabai hingga Telur di Papua Barat Mulai Naik, Disperindag: Dalam Batas Normal

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Papua Barat memantau adanya tren kenaikan...

    BKD Papua Barat Targetkan Pengangkatan CPNS-PPPK Tuntas Juni 2026

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat menargetkan seluruh proses pengangkatan CPNS...

    Stok Sembako Aman! Warga Papua Barat Tak Perlu Panik Jelang Lebaran Idulfitri

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemprov Papua Barat menjamin ketersediaan bahan pokok dalam kondisi aman untuk...