Laskar Gibran Papua Barat Siapkan Kepengurusan, Fokus Kawal Program Pemerintah Pusat

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pembentukan kepengurusan Laskar Gibran Papua Barat terus dimatangkan dengan melibatkan sejumlah figur politik. Organisasi tersebut menargetkan segera mengawal pelaksanaan program pemerintah pusat di Papua Barat setelah struktur kepengurusan rampung.

“Tujuan pembentukan Laskar Gibran ini untuk memastikan program pemerintah pusat di Papua Barat dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Laskar Gibran akan aktif mengawal serta melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujar Ketua Laskar Gibran Papua Barat Yosias Saroy usai rapat lanjutan di Kafe Melanesia Beach Coffee, Pantai Amban, Manokwari, Selasa (14/7/2026).

Baca juga:  Wapres Gibran Tiba di Manokwari, Langsung Terbang ke Mansel Tinjau Pengembangan Kakao

Rapat tersebut membahas penyempurnaan struktur kepengurusan dengan melibatkan sejumlah figur politik dari Papua Barat dan Manokwari. Setelah kepengurusan lengkap, organisasi akan mengajukan pengesahan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Yosias mengatakan kepengurusan yang telah disahkan nantinya menjadi dasar penerbitan surat keputusan (SK) sekaligus pelaksanaan pelantikan. Dia menyebut pelantikan direncanakan dilakukan setelah seluruh persyaratan organisasi dipenuhi.

Baca juga:  Harga Cabe Melonjak, Satgas Pangan Polda Papua Barat Ingatkan Jangan Ada Penimbunan

“Kalau struktur sudah lengkap, Laskar Gibran segera dilantik oleh mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Selanjutnya kami siap turun melakukan konsolidasi untuk membentuk Laskar Gibran di tingkat kabupaten,” katanya.

Laskar Gibran Papua Barat menargetkan pembentukan kepengurusan hingga tingkat kabupaten. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mendukung pengawalan program pemerintah pusat di daerah.

Baca juga:  Wapres Gibran Terapkan Protokol Sederhana di Manokwari, Tanpa Pengalihan Arus Lalin

“Kita berharap Laskar Gibran Papua Barat segera terbentuk sehingga bisa kita laporkan ke DPP, disertai terbitnya surat keputusan, sehingga pelantikan dapat dilaksanakan,” ucap Yosias.

Dia menambahkan jadwal pelantikan belum ditetapkan. Pelaksanaan pelantikan akan dipastikan setelah seluruh susunan kepengurusan dinyatakan memenuhi ketentuan organisasi. (LP14/red)

Latest articles

KPU dan Kejaksaan Perkuat Sinergi, Teken PKS Pendampingan Hukum di Papua...

0
MANOKWARI, Linkpapua.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten se-Papua Barat bersama Kejaksaan Negeri se-Papua Barat secara serentak menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS), Selasa (14/7/2026)....

More like this

Kesbangpol Papua Barat Pertanyakan Mekanisme Penyaluran Dana Hibah Didominasi Pokir DPRP

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat mempertanyakan mekanisme penyaluran...

LP3KD Papua Barat Siapkan Kontingen Hadapi Pesparani Nasional

MANOKWARI, LinkPapua.id – Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Papua Barat mulai...

IPG Papua Barat Naik, Dominggus Minta Percepat Penyusunan RAD Kesetaraan Gender

MANOKWARI, LinkPapua.id – Indeks Pembangunan Gender (IPG) Papua Barat pada 2025 meningkat menjadi 82,87....