MANOKWARI, LinkPapua.id– Fraksi NasDem Bersatu DPRP Papua Barat meminta evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Papua Barat tahun anggaran 2025 meski Pemprov kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Fraksi menilai masih ada persoalan pada PAD, serapan belanja, SiLPA, pengelolaan Dana Otsus, hingga tindak lanjut rekomendasi BPK.
“Opini WTP bukan berarti seluruh tata kelola keuangan telah sempurna. BPK masih menemukan berbagai kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus segera ditindaklanjuti,” ujar Juru Bicara Fraksi NasDem Bersatu Musa Naa saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRP Papua Barat di Hotel Aston Niu, Manokwari, Senin (31/8/2026).
Fraksi NasDem Bersatu menilai pertanggungjawaban APBD tidak cukup hanya berdasarkan kewajaran penyajian laporan keuangan. APBD juga harus dinilai dari sejauh mana anggaran yang dibelanjakan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Hingga 31 Desember 2025, PAD Papua Barat hanya terealisasi sekitar Rp366,8 miliar atau sekitar 80 persen dari target lebih dari Rp457 miliar. Fraksi menilai capaian tersebut menunjukkan pemerintah belum maksimal menggali potensi pendapatan daerah.
“Realisasi PAD yang hanya sekitar 80 persen menunjukkan masih lemahnya optimalisasi pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset dan sumber-sumber PAD lainnya,” katanya.
Fraksi NasDem Bersatu menilai rendahnya realisasi PAD membuat ruang fiskal Papua Barat masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Fraksi meminta pemerintah memperkuat pengelolaan pajak daerah, retribusi, aset dan sumber PAD lainnya.
Selanjutnya, realisasi belanja daerah pada 2025 hanya mencapai sekitar 83,68 persen. Fraksi menilai kondisi tersebut menunjukkan tidak seluruh anggaran yang direncanakan dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan hingga akhir tahun anggaran.
“Belanja yang belum terserap secara optimal mengindikasikan masih adanya keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan,” ucap Musa.
Fraksi NasDem Bersatu juga mencatat SiLPA Papua Barat mencapai sekitar Rp237 miliar. Menurut Fraksi, angka tersebut menunjukkan masih terdapat program yang belum mampu dilaksanakan secara optimal.
“SiLPA sebesar sekitar Rp237 miliar menunjukkan masih terdapat program yang belum mampu dieksekusi secara optimal,” tegasnya.
Fraksi meminta pemerintah memperbaiki kualitas perencanaan agar anggaran yang disusun benar-benar siap dilaksanakan. Perencanaan itu mencakup kesiapan program, lokasi, administrasi serta jadwal pelaksanaan yang realistis.
Menurut Fraksi, perbaikan perencanaan diperlukan agar persoalan rendahnya serapan belanja dan besarnya sisa anggaran tidak berulang. Anggaran yang tersedia dinilai harus mampu diterjemahkan menjadi program yang memberi manfaat kepada masyarakat.
Fraksi NasDem Bersatu kemudian meminta perhatian terhadap penggunaan Dana Otsus. Fraksi menilai keberhasilan pengelolaan dana tersebut tidak cukup diukur dari tingginya realisasi belanja.
Dana Otsus, menurut Fraksi, harus menghasilkan dampak langsung dan terukur bagi masyarakat Papua, terutama Orang Asli Papua. Capaian program juga dinilai perlu menjadi ukuran dalam mengevaluasi penggunaan dana tersebut.
“Optimalisasi Otsus harus dapat dibuktikan melalui program yang memiliki dampak langsung dan terukur bagi masyarakat,” tutur Musa.
Fraksi NasDem Bersatu juga meminta seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditindaklanjuti secara serius dan tepat waktu. Pemerintah provinsi diminta memperkuat pengawasan internal terhadap seluruh OPD.
“Setiap rekomendasi BPK wajib ditindaklanjuti secara serius dan tepat waktu. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan harus menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pemerintah,” papar Musa.
Selain itu, Fraksi meminta pemerintah memperkuat indikator kinerja, monitoring dan evaluasi setiap program. Target program dinilai harus dibuat spesifik dan dapat diukur agar manfaat anggaran dapat diketahui masyarakat.
“Harus ada indikator kinerja yang spesifik, monitoring dan evaluasi yang kuat serta rencana aksi yang jelas,” tekannya.
Fraksi NasDem Bersatu juga meminta pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten Papua Barat diminta menjadi bagian dari perencanaan anggaran berikutnya.
Pemerintah juga diminta mempercepat program yang belum optimal pelaksanaannya pada tahun anggaran 2025. Fraksi menilai perbaikan tersebut diperlukan untuk meningkatkan manfaat APBD bagi masyarakat.
Fraksi NasDem Bersatu pada prinsipnya menerima Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Papua Barat tahun anggaran 2025 untuk dilanjutkan dalam mekanisme pembahasan. Fraksi tetap meminta penjelasan dan perbaikan terhadap sejumlah persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Fraksi, tantangan Pemprov Papua Barat bukan hanya mempertahankan opini WTP. Pemerintah juga harus memastikan setiap rupiah APBD menghasilkan pelayanan publik, pembangunan yang merata dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. (LP14/red)
