SORONG, Linkpapua.com– Pasangan Calon Gubernur dana Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Afu-Pertrus (ARUS) mengaku akan menitikberatkan programnya pada kedaulatan ekonomi masyarakat adat Papua. Jika diberi amanah memimpin Provinsi PBD, ARUS akan membawa ekonomi rakyat lebih mandiri.
“Selama ini kita melihat masyarakat adat Papua belum berdaulat secara ekonomi. Mereka belum mandiri. Karena program pemberdayaan belum benar benar menyentuh dan mengangkat harkat ekonomi mereka,” ujar Afu saat memaparkan visi misi dalam debat ketiga Pilkada PBD di Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong (20/11/2024).
Afu juga menegaskan komitmennya untuk membawa perubahan signifikan jika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya.
Afu melihat, penguatan ekonomi masyarakat adat Papua sangatlah penting. Ibaratnya kata dia, satu tungkuh tiga batu.
“Sangat penting memperkuat ekonomi masyarakat adat Papua agar mandiri dan berdaya saing. Hal ini akan dilakukan melalui penguatan alokasi anggaran yang berpihak pada masyarakat adat serta penerbitan peraturan yang mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal,” jelasnya.
Semua itu kata Afu, akan diperkuat dengan regulasi. Perdasus PPMH (Peraturan Daerah Khusus Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat) harus benar benar berpihak dan mengakomodir kepentingan masyarakat adat.
“Karena itu kami berkomitmen untuk mendorong dan menyusun Perdasus yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk tanah ulayat, sumber daya alam, dan kearifan lokal,” sebutnya.
Kemudian langkah ini bertujuan untuk menjaga identitas budaya masyarakat adat sekaligus memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat adat pada umumnya khususnya di provinsi papua barat daya.
Selanjutnya, ARUS akan menjaga pengendalian laju deforestasi hutan. Bahwa untuk mengurangi dampak negatif deforestasi, ARUS akan mengendalikan laju kerusakan hutan melalui pengaturan tata ruang yang ketat.
Sehingga Kebijakan ini bertujuan mencegah sedimentasi selama musim hujan yang sering menjadi penyebab banjir di wilayah tertentu. Kedua paslon ARUS juga berkomitmen untuk mempromosikan praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Kemudian, ARUS menyoroti pentingnya mengevaluasi seluruh izin perusahaan. Terutama perkebunan sawit, untuk memastikan bahwa mereka beroperasi secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan.
“Jika ditemukan pelanggaran, perizinan yang merugikan lingkungan dan masyarakat akan dicabut. Komitmen yang akan di lakukan,” tegasnya.
Pasangan ARUS yakin jika langkah-langkah ini dijalankan dengan baik, Papua Barat Daya memiliki potensi besar untuk menjadi wilayah yang lebih mandiri dan sejahtera.(LP10/Red)
