MANOKWARI, LinkPapua.com – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Papua Barat, Abdul Fatah, menegaskan bahwa Papua Barat tidak mengalami kekurangan guru. Namun, dia mengakui persoalan utama yang dihadapi adalah penyebaran tenaga pendidik yang belum merata di seluruh wilayah.

Fatah mengungkapkan, berdasarkan rasio kebutuhan guru SD 20, SMP 20, SMA 20, dan SMK 15. Menurutnya, rasio masih mencukupi, tetapi masalah sebenarnya adalah distribusi yang tidak merata.

“Ada di 1 sekolah hanya memiliki 1 guru mata pelajaran, sementara di sekolah lain mereka memiliki 2 atau bahkan 3 guru dalam 1 mata pelajaran. Ada juga 1 guru yang mengajar di 2 sekolah,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (2/5/2025).

Mengatasi ketimpangan ini, kata Fatah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat saat ini melarang mutasi atau pemindahan guru secara bebas agar proses pemetaan tenaga pendidik dapat dilakukan lebih akurat.

“Ini perlu ada kebijakan dari pimpinan yang mengatur tenaga pendidik agar penyebarannya merata di setiap sekolah,” katanya.

Selain penyebaran guru, tantangan lain yang tak kalah penting adalah angka putus sekolah yang masih tinggi. Berdasarkan penelitian dosen dari Universitas Papua (Unipa), jumlah anak putus sekolah di Papua Barat mencapai 40.329 orang.

Menanggapi hal ini, Fatah menyebut pemerintah daerah masih terus mencari solusi. Salah satunya adalah rencana penerapan sistem sekolah sepanjang hari (full day school), yang memungkinkan siswa belajar dari pukul 06.30 hingga 15.00 WIT. Namun, program ini belum bisa dijalankan karena keterbatasan anggaran pada tahun 2024.

Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan pendidikan alternatif, seperti program Paket A, B, dan C, yang bisa diakses oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu. Setelah lulus, mereka tetap bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. (LP14/red)