BINTUNI, Linkpapua.com – Para guru ASN dan guru kontrak di Teluk Bintuni mendesak pemerintah daerah menyelesaikan BOP dan gaji yang menunggak sejak Oktober 2021. Guru mengancam akan kembali melakukan aksi jika tuntutan mereka tak segera dipenuhi.

Dalam pertemuan antara stakeholder pendidikan dengan guru di Gedung Pertemuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Selasa (15/3/2022), Kadis Dikpora Bintuni Albertus Anofa menjelaskan, soal SK BOP Tahap IV 2021 dan pembayaran gaji guru kontrak menjadi wewenang penuh Bupati Teluk Bintuni. Namun sebagai dinas teknis pihaknya akan berupaya memfasilitasi.

“Kejelasan realisasi BOP Tahap I 2022, kepastian BOP Tahap IV 2021, bahwa karena adanya perubahan sistem sehingga ada keterlambatan. Jadi kami harap rekan-rekan mengerti,” terang Albertus.

Ia menyebutkan, soal pembayaran gaji guru kontrak bulan Oktober, November, Desember 2021, disdik telah berupaya memediasi. Pemkab sendiri menjanjikan telah memproses pembayaran ini dan akan cair secepatnya.

Asisten III Pemkab Teluk Bintuni Izaac Laukoun menjelaskan, persoalan ini dalam proses penyelesaian. Ia yakin akan ada jalan keluar.

“Pasti ada jalan keluarnya. Yang penting mari kita duduk sama sama dengan kepala dingin. Silakan perwakilan guru untuk memberikan masukan sehingga kami bisa merangkum persoalan yang ada dan kita bisa temukan solusinya,” jelasnya.

Saat dipersilakan memberi tanggapan,
Agus Mency, Kabid Pendidikan Non Formal mengatakan, para guru hanya menuntut kepastian. Karena selama ini tidak ada kejelasan mengenai realisasi dari tuntutan mereka.

“Yang kami tuntut kan jelas. Realisasi BOP Tahap I 2022, Tahap IV 2021 serta gaji guru kontrak untuk Oktober, November, Desember 2021,” ketusnya.

Sementara itu Ketua PGRI Teluk Bintuni Simon Kambya mengatakan, aksi pemalangan kantor Disdik Teluk Bintuni adalah bentuk protes kepada pemerintah.

“Kami harapkan segala bentuk gaji para guru kontrak secepatnya terbayarkan dan kami harapkan Bapak Bupati harus datang. Kita akan dengar langsung jawaban dari beliau,” ujar Simon.

Yarkohok, staf pendidikan non formal juga memberi komentar. Ia mengatakan kenapa tidak ada penjelasan ke lapangan kepada guru, terkait gaji kontrak dan mengenai hambatan hambatan apa sehingga gaji belum masuk.

“Jangan sesudah ada masalah pemerintah baru turun tangan. Seharusnya mari kita duduk sama-sama terkait masalah ini sehingga kami bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat,” ucapnya.

Masih Banyak Guru Malas

Asisten III Izaac Laukoun, menyampaikan permasalahan yang sekarang timbul di dinas pendidikan adalah masih banyaknya guru-guru yang malas. Menurutnya, sebaiknya yang malas ini diberhentikan saja daripada menjadi beban bagi daerah.

“Kita sebagai tenaga pendidik ini harus memberikan contoh yang baik. Bukannya mengajari yang tidak benar. Jadi jangan pengungkapan kekecewaan dengan seperti ini. Pemalangan kantor bagaimana pekerjaan mau bagus. Kita harus mensyukuri apa yang sudah menjadi pekerjaan kita,” ucap Izaac Laukoun.

Izaac menjelaskan, pembayaran gaji akan cair secepatnya. Prosesnya saat ini sudah hampir kelar. Dalam sepekan ke depan kemungkinan sudah dalam proses pembayaran.

“Sampai dengan hari ini untuk Kabupaten Teluk Bintuni sudah ada nomor registrasi dari Provinsi Papua Barat. Sehingga dana APBS sudah bisa cair. Ada kemungkinan untuk minggu depan DPA sudah bisa dicairkan dari tiap-tiap OPD” kata Izaac. (LP5/Red)