JAKARTA, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyambangi Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso di Jakarta untuk mempercepat pemulihan ekonomi di wilayahnya. Dia membawa usulan pembangunan infrastruktur perdagangan guna mendongkrak daya beli masyarakat Papua Barat.
“Pertemuan bertujuan menyampaikan sejumlah usulan pembangunan dan pengembangan sarana serta prasarana perdagangan di wilayah Papua Barat kepada Kementerian Perdagangan,” ujar Dominggus dalam keterangannya, Jumat (6/3/2026).
Dominggus menilai penguatan pasar rakyat merupakan langkah nyata dalam menyejahterakan warga di daerah. Strategi ini diambil agar pertumbuhan ekonomi menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara adil.
“Pembangunan sektor perdagangan di Papua Barat diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal, memperkuat sistem distribusi barang, membuka lapangan kerja, serta memperluas peluang usaha bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua (OAP),” tuturnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyodorkan rincian program kerja yang menyasar revitalisasi pasar di berbagai kabupaten. Pihaknya juga menekankan pentingnya gudang distribusi untuk menjaga stok pangan tetap aman.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan sejumlah program strategis, di antaranya pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat di beberapa kabupaten, pengembangan pasar tematik berbasis potensi unggulan daerah, peningkatan kualitas sarana pendukung perdagangan yang sehat dan tertata, serta pembangunan gudang distribusi provinsi guna mendukung kelancaran distribusi barang dan menjaga stabilitas harga,” beber Dominggus.
Keberadaan pasar rakyat yang layak dianggap sebagai kunci utama dalam pemberdayaan pelaku UMKM lokal. Fasilitas tersebut sekaligus menjadi alat kendali pemerintah untuk memantau fluktuasi harga di pasar.
Namun, fasilitas perdagangan di sejumlah wilayah Papua Barat saat ini dilaporkan masih jauh dari kata layak. Buruknya sanitasi hingga tata kelola pasar yang semrawut menjadi hambatan yang harus segera diberesi.
Dukungan pendanaan dari APBN sangat diharapkan agar pembenahan infrastruktur ini bisa berjalan lebih cepat. Sinergi pusat dan daerah ini ditargetkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan di tanah Papua (LP14/red)
