Gubernur Papua Barat Wanti-Wanti Perangkat Daerah Transparan Kelola APBD 2026

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan memberikan peringatan tegas kepada seluruh pimpinan perangkat daerah agar transparan dalam mengelola APBD 2026. Dia menekankan efektivitas anggaran sangat bergantung pada integritas para pejabat dalam menjalankan program pembangunan.

“Efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran harus dilaksanakan dengan baik, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun dan target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana,” ujar Dominggus saat penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Mansinam Beach, Manokwari, Rabu (4/2/2026).

Baca juga:  Gelar Senam Partai Golkar, Golkar Papua Barat Siapkan Doorprize Menarik

Dia meminta setiap pimpinan kepala daerah selaku pengguna anggaran untuk segera menyiapkan langkah teknis pelaksanaan kegiatan. Hal ini bertujuan agar penyerapan anggaran tahun 2026 dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

Baca juga:  Musra Papua Digelar Hari ini, Diharap Lahirkan Figur Capres-Cawapres 2024

“Laporan keuangan tahun 2025 harus disampaikan tepat waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tuturnya.

Dominggus mengingatkan pimpinan perangkat daerah untuk tetap fokus merampungkan laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya. Laporan tersebut harus segera dikonsolidasikan ke BPKAD guna memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Persoalan transparansi juga menjadi sorotan dalam pertemuan usai penyerahan DPA. Dominggus menegaskan bahwa keterbukaan informasi kepada publik adalah kewajiban yang harus dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca juga:  Komitmen Dukung Produk Lokal, Pj Gubernur Papua Barat Belanja Hasil Kebun Warga

Dominggus juga mengingatkan pimpinan perangkat daerah agar bekerja dengan niat tulus dan tanggung jawab penuh dalam membangun Papua Barat. Pengelolaan keuangan daerah wajib menjunjung prinsip kehati-hatian serta berpedoman pada pakta integritas yang telah ditandatangani. (LP14/red)

Latest articles

OJK Dukung Kepastian Hukum Penanganan Kredit Macet di Bank

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penanganan kredit macet di sektor perbankan. Kepastian hukum dinilai perlu untuk mendukung...

More like this

Anggota DPR RI Obet Rumbruren Ingatkan Pengawasan Ketat Program MBG di Manokwari

MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota Komisi IX DPR RI Obet A Rumbruren meminta pengawasan ketat...

Anggota DPR RI Obet Rumbruren Ingatkan Pengelola MBG di Manokwari: Jangan Cuma Cari Untung!

MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota Komisi IX DPR RI Obet A Rumbruren memberikan peringatan kepada...

Pansus DPRP Papua Barat Soroti Besarnya SiLPA di LKPJ Pemprov 2025

MANOKWARI, LinkPapua.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRP Papua Barat menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan...