MANOKWARI, LinkPapua.com – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani, menegaskan pentingnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam momentum Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-29.
Hal ini disampaikannya saat memimpin upacara peringatan Hari Otoda yang digelar di lapangan apel Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (25/4/2025).
Menurutnya, pemerintahan yang bersih bukan sekadar slogan, tetapi menjadi fondasi utama dalam melayani masyarakat dengan integritas dan membangun kepercayaan publik terhadap negara.
“Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa kesatuan visi, arah kebijakan strategis, serta langkah implementasi yang sinkron dan berkelanjutan di setiap tingkatan pemerintahan menjadi salah satu kekuatan utama,” ujarnya.
Lakotani turut memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi prioritas daerah. Di antaranya upaya mewujudkan swasembada pangan melalui penguatan regulasi, dukungan anggaran, pemanfaatan teknologi, dan optimalisasi sumber daya manusia serta lahan pertanian.
Dia juga menyoroti pentingnya swasembada energi yang berbasis sumber daya domestik, diversifikasi energi, serta efisiensi dan dukungan kebijakan yang terintegrasi demi ketahanan nasional.
Dari aspek pengelolaan air, Lakotani mendorong peningkatan infrastruktur, teknologi inovatif, penegakan hukum, dan penyusunan kebijakan yang komprehensif.
“Selain itu, perlunya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, dan melayani masyarakat dengan berintegritas,” katanya.
Lebih lanjut, Lakotani menyinggung perlunya pengembangan kewirausahaan yang membuka lapangan kerja melalui kemudahan akses permodalan, investasi, pelatihan keterampilan, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi.
Untuk sektor pendidikan, dia mendorong pemerataan akses, peningkatan kualitas guru dan kurikulum, serta keterlibatan publik dalam pengawasan. Ia juga menekankan pentingnya program makanan bergizi gratis bagi peserta didik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
Di bidang kesehatan, Lakotani menggarisbawahi perlunya penguatan sistem rujukan, peningkatan kualitas SDM kesehatan, digitalisasi layanan, serta penguatan upaya pencegahan, termasuk penanganan stunting dan gizi buruk.
Terakhir, dia menyampaikan reformasi birokrasi dan penegakan hukum merupakan langkah krusial dalam membangun pemerintahan yang efektif, efisien, dan dipercaya publik. Langkah itu mencakup penyederhanaan struktur, peningkatan kapasitas aparatur, penerapan e-government, dan sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi. (LP14/red)
