Jaga Uang Rakyat, Anggota DPRP PB Minta KPK Pelototi APBD Sejak Awal

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota DPRP Papua Barat Aloysius P Siep meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi ketat perencanaan APBD 2026 demi menjaga uang rakyat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap program kerja pemerintah daerah berjalan sesuai mekanisme dan terhindar dari potensi penyimpangan.

“Sebelum APBD 2026 dan seluruh kegiatan dijalankan, saya minta agar KPK dapat ikut mengecek program-program yang ada. Semua harus berjalan sesuai mekanisme. Jangan sampai ada program yang tidak melalui sistem, tidak tercatat dalam SIPD, tetapi tiba-tiba muncul dan dilaksanakan,” ujar Aloysius kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

Baca juga:  Data Honorer Papua Barat Membengkak Jadi 1.200, Orgenes Wonggor Minta Pengangkatan Dibatasi

Aloysius menekankan pengawasan sejak dini sangat krusial sebelum anggaran resmi dijalankan oleh eksekutif. Hal ini dilakukan agar seluruh program yang dibiayai negara sudah melalui prosedur resmi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Baca juga:  Rahmat Sinamur: Usulan Papua Barat Tengah Berangkat dari Aspirasi dan Persoalan Pembangunan

“Ini penting saya sampaikan sebagai tugas dan fungsi pengawasan, supaya tidak ada program yang ‘lompat jendela’ atau muncul di luar prosedur yang semestinya,” tegasnya.

Politisi Papua Barat ini menilai transparansi anggaran menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ia tidak ingin adanya kegiatan yang tiba-tiba muncul tanpa proses perencanaan yang sah di tahap awal.

Baca juga:  DPRP Papua Barat Usulkan Pansus Inventarisasi Aset, Soroti Masalah PT Papua Doberai Mandiri

Pelibatan lembaga antirasuah diharapkan menjadi langkah antisipatif untuk menutup celah korupsi di lingkungan pemerintahan. Keterlibatan KPK sejak awal diyakini mampu memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. (LP14/red)

Latest articles

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua...

0
Sorong, Linkpapua.id - Dalam proses pengadministrasian tanah ulayat terdapat tiga langkah administrasi tanah yang terbagi ke dalam inventarisasi dan identifikasi; pengukuran dan pemetaan; serta...

More like this

Buruh Desak UMSP Wajib Diterapkan, Apindo Soroti Upah Rp3,8 Juta-Minim Pekerja OAP

MANOKWARI, LinkPapua.id – Kalangan buruh mendesak perusahaan di Papua Barat menerapkan Upah Minimum Sektoral...

Derek Ampnir: Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Meningkat, UMP 2027 Berpeluang Naik

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mulai membahas penetapan Upah Minimum Provinsi...

UMP Papua Barat 2027 Dibahas, Pekerja Ingin Upah Naik-Pengusaha Perkuat Rekrutmen OAP

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Papua Barat mulai membahas proyeksi penetapan Upah Minimum Provinsi...