TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, menegaskan komitmennya dalam 100 hari kerja dengan rencana merombak struktur organisasi perangkat daerah (OPD). Reshuffle ini bertujuan untuk memastikan efektivitas kinerja pemerintahan agar lebih optimal dalam melayani masyarakat.
Hal itu disampaikan Yohanis dalam apel gabungan bersama Wakil Bupati Joko Lingara, pimpinan OPD, serta lembaga vertikal di Kantor Bupati Teluk Bintuni, Senin (17/03/2025). Selain menekankan kedisiplinan ASN, dia juga menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD untuk memastikan mereka bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
“Kita harus lebih menegakkan kedisiplinan etos kerja dan harus bersatu padu, gotong royong, serta bekerja sama untuk mensukseskan program 100 hari kerja ini. Poin lainnya juga dalam program 100 hari kerja adalah pasti akan kami lakukan penataan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan tupoksinya,” ujarnya.
Yonanis menyebut bahwa keputusan reshuffle akan segera diumumkan dalam waktu dekat. “Tentunya yang baik kita pertahankan dan yang kurang baik kita ganti atau reshuffle agar sesuai di posisi dan kemampuan masing-masing. Yang pasti dalam waktu dekat akan kami informasikan dan paling bagus menunggu hasilnya saja nantinya akan ada surprise,” katanya.
Selain penataan OPD, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni juga akan menurunkan tim untuk memantau harga bahan pokok di pasar menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 M. Menurut Yohanis, telah dibentuk panitia Safari Ramadhan yang di dalamnya terdapat tim operasi pasar guna mengawasi lonjakan harga.
“Nanti jika kemudian saat turun lapangan terdapat barang bahan pokok yang terlalu mahal dari harga sebelumnya, maka akan kami lakukan penelusuran dan berikan penjelasan ke para pedagang tersebut sehingga semua akan berjalan dengan normal dan baik,” ucapnya.
Di sisi lain, Yohanis juga menyampaikan bahwa saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat tengah melakukan pemeriksaan pendahuluan terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Dia berkomitmen untuk memastikan laporan keuangan disusun tepat waktu dan dengan akurasi tinggi agar memperoleh hasil evaluasi yang baik.
“Kami akan mengawal sehingga pada waktu pemeriksaan rinci nanti agar mendapatkan hasil yang baik. Semoga BPK dapat memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni juga dengan hasil yang baik,” tuturnya. (*/red)
