Lindungi Aset Migas, SKK Migas-KKKS PEP Gandeng Kejari Sorong

Published on

SORONG, LinkPapua.com – SKK Migas dan KKKS Pertamina EP Papua Field (PEP Papua) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong menyangkut penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara. Kerja sama ini diharapkan mendorong penguatan iklim investasi sektor migas.

Penandatanganan kesepakatan kerja sama digelar di ruang rapat resto Marina Sorong, Selasa (7/2/2023). Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejari Sorong, Muhammad Rizal, serta General Manajer Pertamina EP Zona 14 Papua Field yang diwakili Manager Papua Field, Muslim Nugraha, bersama tim.

Baca juga:  SKK Migas Terus Dorong Perkembangan Proyek LNG Abadi

Manager Papua Field, Muslim Nugraha, dalam paparan menyampaikan perkembangan aktivitas produksi hulu migas. Dia menyebutkan, kegiatan Program Pengembangan Masyarakat (PPM)/CSR di area Kepala Burung dan tantangan industri hulu migas di tanah Papua, baik teknis maupun nonteknis, yang kompleks.

“Situasi yang dinamis menjadi tantangan tersendiri bagi Pertamina EP yang seluruh asetnya merupakan aset milik negara. Tuntutan, gugatan, ataupun klaim dari pihak ketiga menjadi dinamika tersendiri dalam menjalankan aktivitas operasi produksi migas. Kami berharap kerja sama yang dibangun dengan Kejaksaan Negeri Sorong dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memenuhi kaidah hukum, sehingga kelancaran operasi hulu migas dapat berjalan lancar sehingga tercipta iklim investasi positif industri hulu migas di Tanah Papua,” kata Muslim.

Baca juga:  OJK-Bareskrim Perkuat Kolaborasi Berantas Scam, Kerugian Masyarakat Tembus Rp 9 T

Kepala Kejari Sorong, Muhammad Rizal, menyambut baik kerja sama dengan SKK Migas-Pertamina EP.

“Mudah-mudahan kerja sama ini dapat membantu negara dalam menciptakan iklim investasi industri hulu migas yang kondusif dan mempercepat pemenuhan target produksi migas nasional dari wilayah timur Indonesia,” ungkap Rizal.

Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Subagyo, menyampaikan dukungan kolaborasi yang baik dengan instansi dan pemangku kepentingan di wilayah Pamalu. Dia mengatakan, penanganan masalah hukum untuk kelancaran operasional hulu migas sangat dibutuhkan.

Baca juga:  BI Papua Barat Sampaikan Pentingnya Data dalam Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi

Lewat kerja sama ini visi menjaga energi dengan target peningkatan produksi 1 juta bopd dan 12 bscfd pada tahun 2030 diyakini bisa terpenuhi.

“Hal ini dapat diwujudkan dengan peningkatan penemuan lapangan migas baru serta menciptakan citra positif hulu migas yang berdampak multiplier effect bagi perekonomian lokal, mengingat kegiatan ekslplorasi migas bersifat “high risk high return” tutup Subagyo. (*/red)

Latest articles

Haryono May: Pelatih dan Wasit Harus Jadi Pilar Kemajuan Basket Daerah

0
MANOKWARI, Linkpapua.id – Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Papua Barat resmi menutup rangkaian Pelatihan Pelatih dan Wasit Lisensi C Zona...

More like this

Bahaya Investasi Ilegal-Judol, OJK Gencarkan Edukasi Keuangan di Teluk Wondama

TELUK WONDAMA, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua Barat dan Papua Barat Daya...

Modus Penipuan CANTVR-YUDIA, Satgas PASTI Blokir Aplikasi-Seret ke Ranah Hukum

JAKARTA, LinkPapua.id – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha...

bp Tambah 3 Blok Migas Baru di Indonesia, 2 Blok Papua Barat Dekat Tangguh LNG

JAKARTA, LinkPapua.id - Perusahaan energi global bp bersama para mitranya menambah tiga Kontrak Bagi...