LKPD 2024, Pemkab Manokwari Kembali Mendapatkan Opini WDP dari BPK RI

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2024, Kamis (19/6/2025) di Manokwari.

‎Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat, Lukman Hakim mengatakan penyerahan  LPH ini merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK dan tahapan akhir dari proses dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Baca juga:  Papua Barat gelar Sosialisasi RPZ perairan Raja Ampat 2019-2038

‎”Pemerintah Kabupaten Manokwari telah berupaya maksimal dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK kembali memberikan opini atas laporan keuangan Kabupaten Manokwari tahun ini tetap Wajar Dengan Pengecualian (WDP),”ujarnya.

‎Dikatakannya, Opini yang diberikan menjadi dasar untuk perbaikan dan pengawasan pengendalian keuangan daerah ke depan.

BPK juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis, termasuk peningkatan disiplin dan akuntabilitas, penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi koordinasi dan kerja sama lintas sektor.

Baca juga:  Wagub Lakotani Tegaskan Tak Ada Istilah "Titip Nama" Mutasi Jabatan Pemprov PB

“BPK mendorong pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi mengenai penanganan pelanggaran disiplin dan pencapaian target kinerja,”ungkap dia.

‎Data BPK menunjukkan bahwa hingga semester II tahun 2024, tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan telah mencapai 65 persen.

Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indou menyampaikan apresiasi atas penyerahan LHP oleh BPK.

Baca juga:  Bupati Markus Waran Harap Tak Ada Pemungutan Suara Ulang di Mansel

‎“Pemeriksaan ini sangat penting untuk menilai kewajaran laporan keuangan dan memastikan pengelolaan APBD dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Kami berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik,” bebernya.

‎Selain itu, opini BPK menjadi motivasi sekaligus indikator bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten Manokwari. Pemerintah Kabupaten akan terus memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan kualitas laporan keuangan.(LP3/Red)

Latest articles

Laskar Gibran Papua Barat Siapkan Kepengurusan, Fokus Kawal Program Pemerintah Pusat

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Pembentukan kepengurusan Laskar Gibran Papua Barat terus dimatangkan dengan melibatkan sejumlah figur politik. Organisasi tersebut menargetkan segera mengawal pelaksanaan program pemerintah...

More like this

Laskar Gibran Papua Barat Siapkan Kepengurusan, Fokus Kawal Program Pemerintah Pusat

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pembentukan kepengurusan Laskar Gibran Papua Barat terus dimatangkan dengan melibatkan sejumlah...

KPU dan Kejaksaan Perkuat Sinergi, Teken PKS Pendampingan Hukum di Papua Barat

MANOKWARI, Linkpapua.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten se-Papua Barat bersama Kejaksaan Negeri se-Papua...

Dana Desa Tahap II Mengalir ke 107 Kampung, 56 Kampung Masih Tunggu Laporan

MANOKWARI, Linkpapua.id– Sebanyak 107 kampung di Kabupaten Manokwari telah menerima penyaluran Dana Desa (DDS)...