LKPD 2024, Pemkab Manokwari Kembali Mendapatkan Opini WDP dari BPK RI

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2024, Kamis (19/6/2025) di Manokwari.

‎Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat, Lukman Hakim mengatakan penyerahan  LPH ini merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK dan tahapan akhir dari proses dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Baca juga:  Dukung Pelajar di Dunia Olahraga, Polres Seruyan Beri Penghargaan 2 Atlet Muda Berprestasi

‎”Pemerintah Kabupaten Manokwari telah berupaya maksimal dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK kembali memberikan opini atas laporan keuangan Kabupaten Manokwari tahun ini tetap Wajar Dengan Pengecualian (WDP),”ujarnya.

‎Dikatakannya, Opini yang diberikan menjadi dasar untuk perbaikan dan pengawasan pengendalian keuangan daerah ke depan.

BPK juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis, termasuk peningkatan disiplin dan akuntabilitas, penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi koordinasi dan kerja sama lintas sektor.

Baca juga:  Lestarikan Budaya Lokal, PPA Papua Barat Gelar Lomba Yospan

“BPK mendorong pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi mengenai penanganan pelanggaran disiplin dan pencapaian target kinerja,”ungkap dia.

‎Data BPK menunjukkan bahwa hingga semester II tahun 2024, tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan telah mencapai 65 persen.

Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indou menyampaikan apresiasi atas penyerahan LHP oleh BPK.

Baca juga:  Gubernur Papua Barat: Korupsi Merupakan Kejahatan Luar Biasa Yang Harus Diberantas

‎“Pemeriksaan ini sangat penting untuk menilai kewajaran laporan keuangan dan memastikan pengelolaan APBD dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Kami berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik,” bebernya.

‎Selain itu, opini BPK menjadi motivasi sekaligus indikator bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten Manokwari. Pemerintah Kabupaten akan terus memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan kualitas laporan keuangan.(LP3/Red)

Latest articles

Legislator DPR RI Obet Rumbruren Sosialisasi Program MBG di Manokwari, Soroti...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id - Anggota Komisi IX DPR RI Obet A Rumbruren menyosialisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat di Kabupaten Manokwari, Papua Barat....

More like this

Legislator DPR RI Obet Rumbruren Sosialisasi Program MBG di Manokwari, Soroti Logistik 

MANOKWARI, LinkPapua.id - Anggota Komisi IX DPR RI Obet A Rumbruren menyosialisasikan program Makan...

Pengangguran di Papua Barat Turun, Pekerja Sektor Formal Capai 118.615 Orang

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru mengenai penurunan Tingkat Pengangguran...

HUT Pattimura ke-209 di Manokwari, Hermus Tekankan Semangat Kebangsaan

‎MANOKWARI, Linkpapua.id – Bupati Manokwari Hermus Indou menyebut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-209...