OJK PB-PBD Terima 55 Layanan Pengaduan, Perusahaan Leasing Terbanyak

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 55 layanan pengaduan dan informasi sektor jasa keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya (PB-PBD) hingga 28 Februari 2026. Dari jumlah tersebut, perusahaan pembiayaan atau leasing menjadi sektor yang paling banyak diadukan masyarakat.

“Dari total 55 layanan yang diterima, sebanyak 12 merupakan pengaduan masyarakat, 41 permintaan informasi, dan 2 penerimaan informasi dari masyarakat,” ujar Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya Budi Rahman saat jumpa pers, Minggu (8/3/2026).

Budi menjelaskan sebagian besar laporan masyarakat disampaikan secara langsung ke kantor OJK. Sebanyak 41 layanan atau 75 persen diterima melalui kunjungan langsung (walk-in).

Baca juga:  Jelang Mubes Kosgoro 1957, Papua Barat Bulat Dukung Dave Fikarno

Sementara 14 layanan lainnya atau sekitar 25 persen disampaikan melalui surat. Hal ini menunjukkan masyarakat masih lebih banyak memilih datang langsung untuk menyampaikan pengaduan atau meminta informasi.

Berdasarkan sektor lembaga jasa keuangan, perusahaan pembiayaan menjadi yang paling banyak diadukan. Tercatat ada 20 laporan atau sekitar 36 persen dari total layanan yang masuk.

Di posisi berikutnya terdapat sektor perbankan dengan 17 laporan atau 31 persen. Sementara sektor financial technology (fintech) tercatat sebanyak 12 laporan atau 22 persen.

Baca juga:  Rapat APBD Papua Barat Diskors Tengah Malam, DPR Tunda ke Pekan Depan

Selain itu terdapat empat laporan terkait sektor asuransi. Dua laporan lainnya tidak berkaitan langsung dengan lembaga jasa keuangan.

Adapun berdasarkan jenis permasalahan, laporan terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menjadi yang paling dominan. Tercatat ada 29 laporan atau sekitar 53 persen dari total layanan yang diterima OJK.

Selain itu terdapat 14 laporan terkait permintaan informasi atau dokumen dengan persentase sekitar 25 persen. Beberapa laporan lainnya berkaitan dengan manfaat investasi, penarikan kendaraan, perilaku pegawai, lelang agunan hingga produk yang tidak sesuai penawaran.

Baca juga:  Warga Pulau Lemon Keluhkan soal Abrasi pada Anggota DPRK Manokwari Haryono May

Menurut Budi, data tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan penyelesaian masalah di sektor jasa keuangan. Kondisi ini juga menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan OJK.

Dia menambahkan OJK terus mendorong perlindungan konsumen melalui layanan tersebut. OJK juga berupaya meningkatkan literasi masyarakat agar lebih memahami produk dan layanan keuangan secara aman dan bertanggung jawab. (LP14/red)

Latest articles

Bupati Anisto Lantik 5 Pejabat Tinggi Teluk Bintuni, Ini Daftarnya

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id - Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy atau Anisto merombak kabinetnya dengan melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten...

More like this

Pemprov Papua Barat Usul Bangun 3 Pasar ke Kemendag, Anggaran Rp12 M per Pasar

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengusulkan pembangunan tiga pasar ke Kementerian...

Gubernur Papua Barat Tinjau Sungai Wosi, Minta Normalisasi-Tata Permukiman

MANOKWARI, LinkPapua.id - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta percepatan normalisasi sungai dan penataan...

Gubernur Papua Barat-Bupati Manokwari Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir Wosi

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama Bupati Manokwari Hermus Indou menyambangi...