Pemprov Papua Barat Serahkan Ranperda RPJMD ke DPR, Target IPM-IMM Meningkat

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyerahkan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 ke DPR Papua Barat. Ranperda ini menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Modal Manusia (IMM).

Penyerahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR Papua Barat yang digelar di Hotel Aston Niu, Manokwari, Kamis (24/7/2025). Rapat ini dipimpin Wakil Ketua II DPR Papua Barat Syamsuddin Seknun.

Turut hadir Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor dan Wakil Ketua I Petrus Makbon. Sejumlah anggota dewan, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, serta Sekda Ali Baham Temongmere juga hadir.

Baca juga:  Pj Gubernur Waterpauw Lepas 322 JCH Asal Papua Barat

Selain itu, tampak hadir perwakilan MRPB, jajaran Forkopimda, akademisi, dan instansi vertikal Papua Barat. Forum ini menjadi momen penting arah pembangunan lima tahun ke depan.

Gubernur Dominggus menyebut Ranperda RPJMD disusun berdasarkan visi-misi pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat Papua Barat. Dokumen ini juga diselaraskan dengan RPJPD 2025-2045 dan RPJPN.

Baca juga:  Piala Dunia 2022: Spanyol Bantai Kosta Rika 7-0

Dominggus menegaskan komitmennya memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Fokus pembangunan diarahkan pada ekonomi berbasis produk lokal.

Target utama RPJMD 2025-2030 adalah peningkatan IPM dan IMM Papua Barat. Kedua indikator ini jadi tolok ukur kualitas pembangunan manusia di daerah.

Dia juga menegaskan komitmen menjalankan pemerintahan yang bersih dan antikorupsi. Penegakan hukum dan integritas akan jadi pijakan utama.

“Hal itu akan diperkuat dengan nilai-nilai adat dan agama sehingga masyarakat Papua Barat akan menjadi subjek pembangunan yang mandiri dengan berdiri di kaki sendiri,” ujarnya.

Baca juga:  Asisten II Setda Papua Barat Sebut Proyeksi Penduduk Penting untuk Rencana Pembangunan

Menurutnya, penyerahan Ranperda RPJMD ke DPR Papua Barat adalah bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif. Dia berharap pembahasan dokumen itu bisa dilakukan secara konstruktif dan tepat waktu.

“Persetujuan bersama DPR merupakan syarat administrasi untuk memastikan bahwa peraturan gubernur dapat digunakan dan menjadi acuan besar terhadap pembangunan lima tahun ke depan,” katanya. (LP14/red)

Latest articles

Piala Bergilir Pesparawi Nasional Diarak di Manokwari, Panitia Gaungkan Dukungan Warga

0
MANOKWARI, LinkPapua.id - Panitia Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV mengarak piala bergilir presiden RI dan piala bergilir Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN)...

More like this

Piala Bergilir Pesparawi Nasional Diarak di Manokwari, Panitia Gaungkan Dukungan Warga

MANOKWARI, LinkPapua.id - Panitia Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV mengarak piala bergilir...

Peserta Pesparawi Nasional XIV Mulai Tiba di Manokwari, Panitia Klaim Kesiapan Akomodasi Matang

MANOKWARI, LinkPapua.id – Peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV mulai tiba di...

Pansus DPRK Manokwari Rampungkan Rekomendasi LKPJ Bupati 2025, Siapkan 41 Poin Catatan

MANOKWARI, Linkpapua.id-Panitia Khusus (Pansus) DPRK Manokwari yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manokwari...