Pemprov Papua Barat Usul Bangun 3 Pasar ke Kemendag, Anggaran Rp12 M per Pasar

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengusulkan pembangunan tiga pasar ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) guna memperkuat sektor ekonomi kerakyatan. Proyek ini telah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat dengan alokasi dana khusus untuk Bumi Kasuari.

“Pak Menteri merespons baik dan mendukung dengan mengalokasikan dana khusus untuk Papua Barat,” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat, Bondan Santoso, kepada wartawan, Jumat (17/4/2026).

Baca juga:  Sepertiga Warga Pegaf Masuk Kategori Miskin, Tertinggi di Papua Barat

Tiga pasar yang diusulkan tersebut meliputi Pasar Sentral Ransiki di Manokwari Selatan, Pasar Teminabuan di Teluk Wondama, serta Pasar Sentral Aimasi SP 3 di Manokwari. Kementerian Perdagangan memberikan plafon anggaran maksimal hingga Rp12 miliar untuk pembangunan tiap unit pasar.

“Kami masih memastikan program ini berjalan di tahun 2026 atau tahun depan. Namun secara sistem pemerintahan, jika kita input sekarang kemungkinan masuknya di tahun depan,” jelas Bondan.

Baca juga:  Papua Barat Canangkan Vaksinasi Covid-19 Booster Kedua untuk Nakes

Kementerian Perdagangan meminta tiap pemerintah kabupaten segera melakukan penginputan rencana program melalui aplikasi resmi yang disediakan. Bondan menyebut realisasi pembangunan sangat bergantung pada kecepatan proses administrasi dan penginputan data oleh dinas terkait.

“Saya tekankan jangan sampai menteri lupa dengan janjinya karena kita terlalu lama menginput data,” tegasnya.

Bondan mengingatkan dinas perdagangan di tiga kabupaten tersebut agar tidak menunda penyelesaian seluruh dokumen dan persyaratan teknis. Sumber pendanaan proyek pembangunan pasar ini dipastikan sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga:  Oknum Komisioner KPU Papua Barat-Istri Orang Lain Diamankan Polisi di Kasus Perzinaan

Saat ini koordinasi intensif terus dilakukan untuk memastikan seluruh data masuk ke sistem pemerintah pusat tepat waktu. Hal ini dilakukan agar peluang dukungan anggaran dari Kemendag dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan pedagang lokal. (LP14/red)

Latest articles

Joko Lingara Terpilih Aklamasi Pimpin PMI Teluk Bintuni 2026-2031

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Joko Lingara terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, periode...

Gempa Bumi M 7,2 Guncang Maluku Barat Daya

More like this

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja Nilai Kenaikan Sudah Cukup

MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Derek Ampnir Ungkap Pertimbangan dan Strategi Pengawasan Perusahaan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen Jadi Rp4,118 Juta, Upah Sektor Migas dan Tambang Rp6,303 Juta

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...