Pemprov Papua Barat Usul Bangun 3 Pasar ke Kemendag, Anggaran Rp12 M per Pasar

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengusulkan pembangunan tiga pasar ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) guna memperkuat sektor ekonomi kerakyatan. Proyek ini telah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat dengan alokasi dana khusus untuk Bumi Kasuari.

“Pak Menteri merespons baik dan mendukung dengan mengalokasikan dana khusus untuk Papua Barat,” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat, Bondan Santoso, kepada wartawan, Jumat (17/4/2026).

Baca juga:  BI Papua Barat Sebut Pentingnya Data dan Statistik Dalam Perencanaan Pembangunan

Tiga pasar yang diusulkan tersebut meliputi Pasar Sentral Ransiki di Manokwari Selatan, Pasar Teminabuan di Teluk Wondama, serta Pasar Sentral Aimasi SP 3 di Manokwari. Kementerian Perdagangan memberikan plafon anggaran maksimal hingga Rp12 miliar untuk pembangunan tiap unit pasar.

“Kami masih memastikan program ini berjalan di tahun 2026 atau tahun depan. Namun secara sistem pemerintahan, jika kita input sekarang kemungkinan masuknya di tahun depan,” jelas Bondan.

Baca juga:  Hari Otoda Ke-29, Wagub Papua Barat Tekankan Tata Kelola Pemerintahan Bersih

Kementerian Perdagangan meminta tiap pemerintah kabupaten segera melakukan penginputan rencana program melalui aplikasi resmi yang disediakan. Bondan menyebut realisasi pembangunan sangat bergantung pada kecepatan proses administrasi dan penginputan data oleh dinas terkait.

“Saya tekankan jangan sampai menteri lupa dengan janjinya karena kita terlalu lama menginput data,” tegasnya.

Bondan mengingatkan dinas perdagangan di tiga kabupaten tersebut agar tidak menunda penyelesaian seluruh dokumen dan persyaratan teknis. Sumber pendanaan proyek pembangunan pasar ini dipastikan sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga:  Hermus Indou Pimpin Pelepasan Almarhum Bastian Salabai, Kenang Capaian Selama Menjadi Bupati Manokwari

Saat ini koordinasi intensif terus dilakukan untuk memastikan seluruh data masuk ke sistem pemerintah pusat tepat waktu. Hal ini dilakukan agar peluang dukungan anggaran dari Kemendag dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan pedagang lokal. (LP14/red)

Latest articles

BPK Temukan 24 Permasalahan di 24 OPD Papua Barat, Gubernur Minta...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 24 permasalahan pada 24 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat. Gubernur...

More like this

BPK Temukan 24 Permasalahan di 24 OPD Papua Barat, Gubernur Minta Segera Ditindaklanjuti

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 24 permasalahan pada 24 organisasi perangkat...

Khawatir Biaya Operasi Mahal, Lansia di Manokwari Bernapas Lega Berkat JKN

MANOKWARI, LinkPapua.id – Seorang lansia bernama Tabita (60) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, kini...

Kasus Kekerasan Senior-Junior di SMA Taruna Kasuari Nusantara Manokwari Berakhir Damai

MANOKWARI, LinkPapua.id– Kasus kekerasan fisik antara siswa senior dan junior di SMA Taruna Kasuari...