WASIOR, linkpapua.com– Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase penduduk miskin di Kabupaten Teluk Wondama pada tahun 2022 menyentuh angka 30,06 persen. Angka ini turun 1 persen lebih dibanding tahun 2021.
Tahun 2021, populasi penduduk miskin sebesar 31,62 persen dari total 45.030 jiwa penduduk Teluk Wondama. Meski sangat tipis, penurunan populasi penduduk miskin tetap diapresiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
DPRD mengingatkan bahwa dari 30 persen penduduk masih tergolong miskin itu terdapat sedikitnya 2.220 jiwa yang dikategorikan sebagai penduduk miskin ekstrem.
Oleh sebab itu DPRD merekomendasikan perlu ada upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui kebijakan khusus kepala daerah dengan berbasis pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Hal itu merupakan salah satu poin rekomendasi DPRD Teluk Wondama terhadap laporan keterangan pertangungjawaban (LKPj) kepala daerah tahun anggaran 2022 yang dibacakan dalam rapat paripurna, Jumat (28/2) di gedung DPRD Teluk Wondama di Rasiei.
“Kebijakan khusus tersebut harus dibuat secara terpadu dan berkelanjutan dengan mensinergikan peran aktif OPD terkait dengan pemerintah kampung juga lembaga adat,“ demikian rekomendasi DPRD yang dibacakan Remran Sinadia, anggota DPRD dari Partai Gerindra.
Selain itu DPRD juga mendorong adanya alokasi bantuan sosial (bansos) dari dana desa untuk masyarakat miskin ekstrem sebagaimana pemberian bantuan langsung tunai (BLT) pada masa Pandemi Covid-19.
“Bansos dari dana desa bisa disalurkan dalam bentuk bantuan dana pendidikan atau beasiswa bagi siswa-siswi dari keluarga miskin ekstrem, “lanjut Remran.
Wakil Bupati Andarias Kayukatuy dalam sambutannya menyatakan Pemkab akan memperhatikan hal-hal yang menjadi rekomendasi DPRD.
Terkait penduduk miskin ekstrem, Andi, panggilan karib wakil bupati mengklaim temuan di lapangan menunjukkan ada warga kategori mampu yang ikut masuk dalam daftar penduduk miskin ekstrem sebagaimana data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstem) dari Kemenko PMK.
“Dalam data itu ternyata ditemukan ada banyak ASN yang dikategorikan sebagai miskin ekstrem, ada juga kontraktor-kontraktor lokal, ada aparat pemerintah kampung, sehingga kalau itu dilakukan verifikasi maka akan terjadi pengurangan jumlah dari penduduk miskin ekstrem, “ujar Andi.
Rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H. Arwin dengan dihadiri Wakil Bupati Andarias Kayukatuy, Kapolres AKBP Hari Sutanto, Sekda Denny Simbar bersama para pimpinan organisasi perangkat daerah. (Rex)
