MANOKWARI, Linkpapua.com- Penjabat Sekda Papua Barat Dance Sangkek buka-bukaan terkait besarnya beban yang harus dipikul pemerintah provinsi saat ini. Ia menyebut, pembiayaan pegawai terlalu bongsor dan paling banyak menyedot anggaran.

“Saat ini kita punya 5.874 orang pegawai. Sebagian besar anggaran kita habiskan ke sana. Sementara APBD kita tersisa Rp3,4 triliun,” ujar Dance Sangkek, Kamis (16/3/2023).

Menurutnya, dengan APBD Rp3,4 triliun tidak banyak yang bisa dilakukan. Sehingga satu-satunya yang harus diambil saat ini adalah melakukan perampingan OPD agar terjadi efisiensi anggaran.

“Tidak mungkin pegawai dipecat. Kamu kerja sudah. Namun kita tertutup tidak terima orang lagi. Sehingga dipertahankan. Kalau ada yang ingin pindah silakan, karena itu beban ASN yang besar,” jelas Dance.

Ia mengemukakan, restrukturisasi maupun perampingan OPD bukan hal yang tabu. Langkah ini bukan malapetaka. Justru perampingan adalah solusi agar kita bisa mempertahankan program untuk kebaikan rakyat.

Dance kemudian mengilustrasikan kondisi geografik Papua Barat pasca pemekaran PBD. Wilayah kerja Papua Barat saat ini sudah berkurang, yang dulunya 13 kabupaten/kota menyusut menjadi 7 kabupaten.

Dengan berkurangnya wilayah administratif, artinya kata Dance, pemerintah daerah diberi ruang untuk lebih mudah mengidentifikasi masalah yang menonjol. Terutama soal sosial dasar, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lainnya.

“Tipelogi kelembagaan kita tipe A. Daerah kerja Papua Barat sudah berkurang Berarti beban layanan kelembagaan pasti berkurang. Selain itu juga soal anggaran setelah pemekaran Papua Barat Daya yang juga berkurang, ” Paparnya.

Menurut dia, basis yang akan digunakan yakni miskin struktur tapi kaya fungsi.

“Kita harus sadar bahwa saat ini ada pemekaran Papua Barat Daya apalagi PAD Papua Barat terbesar di wilayah Sorong Raya. PAD Rp560 miliar, Rp 400 miliar lebih ada di Papua Barat Daya. Kita hanya Rp200 miliar mau bikin apa,” tandasnya.(LP9/Red)