MANOKWARI, Linkpapua.com – Pj Sekda Papa Barat Jacob Fonataba memaparkan capaian kinerja 7 OPD yang menjadi leading sektor utama dalam menekan kemiskinan ekstrem dan stunting. Jacob menyebut, dua program ini masih membutuhkan penanganan serius.
“Untuk penanganan kemiskinan ekstrem ada 3 OPD yang menjadi leading sektor. Yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK). Ketiga Dinas ini memiliki anggaran khusus untuk intervensi,” terang Jacob, Senin (8/7/2024).
Jacob menjelaskan, sejauh ini intervensi yang dilakukan sudah sesuai tupoksi. Dinas PUPR misalnya telah melakukan intervensi dengan membangun jamban.
Lalu Dinas Pemberdayaan Masyarakat melakukan intervensi dengan aktivitas perekonomian di kampung-kampung. Sementara untuk Dinas Sosial intervensi dilakukan dengan pemberian bantuan sosial, bantuan sembako dan bahan baku.
“Hasilnya cukup dirasakan masyarakat. Namun tentu ini harus berkesinambungan,” katanya.
Sementara untuk kasus stunting ada 4 OPD yang menjadi leading sektor. Di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Peternakan.
Jacob Fonataba menuturkan, intervensi nyata yang dilakukan mulai dari imunisasi, kegiatan pasar murah, pemberian bantuan sembako, kegiatan pangan B2SA dan kegiatan lainnya.
“OPD ini bekerja sama dengan tim penggerak PKK provinsi serta PKK kabupaten, Bank Indonesia, Ormas Kemasyarakatan, Ormas Wanita dan Ormas Pemuda. Sejauh ini hasilnya cukup terlihat,” katanya.
Jacob menyampaikan, capaian positif ini tergambar dari penurunan angka stunting. Meski secara rata rata nasional, Papua Barat masih relatif tinggi.
“Angka Stunting yang awalnya 30% sejak Papua Barat Daya bergabung dan saat ini menurun di angka 24,86. Pihak pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten terus berupaya agar angkat ini terus menurun. Mengingat target nasional yaitu di angka 14%,” terang Jacob.
Diakuinya, Papua Barat terhambat oleh kondisi topografi daerah. Sejumlah daerah masih sulit dijangkau terutama pada daerah-daerah yang menjadi sasaran seperti Pegunungan Arfak.
“Pemerintah terus berupayah agar bagaimana target dari presiden RI mencapai angka 14% dapat tercapai,” imbuhnya.(LP14/Red)
