TELUK WONDAMA, LinkPapua.id – Dewan Adat se-Tanah Papua menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua. Penolakan itu disampaikan karena PSN dinilai berpotensi merampas ruang hidup orang asli Papua (OAP).
Pleno XIX Dewan Adat se-Tanah Papua digelar di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, pada 19–21 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri perwakilan masyarakat adat dari 7 wilayah adat, yakni Tabi, Saireri, Doberay, Bomberay, Mee Pago, Laa Pago, dan Ha-Anim.
“Papua bukan tanah kosong,” kata Ketua Dewan Adat Wilayah Doberay Markus Waran, Kamis (21/5/2026).
Sidang pleno dipimpin Ketua Dewan Adat Representasi Wilayah Adat Tabi Yakonias Wabrar, Ketua Dewan Adat Wilayah Doberay Markus Waran, serta Wasekjen Dewan Adat Papua Yohanes Runsumbre. Pleno menghasilkan rekomendasi terkait penguatan kelembagaan adat dan perlindungan masyarakat adat, tanah, hutan, serta laut di Tanah Papua.
Markus mengatakan Pleno XIX menghasilkan sejumlah rekomendasi kepada Presiden RI dan pemerintah pusat. Salah satu rekomendasi itu yakni penolakan terhadap PSN di Tanah Papua, termasuk di Merauke dan sejumlah daerah lain.
Dewan Adat menilai PSN berpotensi merampas ruang hidup OAP. Dewan Adat juga menegaskan setiap pembangunan wajib melalui musyawarah dan persetujuan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.
Selain itu, Dewan Adat menolak pembukaan dan penempatan pos-pos militer di wilayah konflik. Wilayah yang disebut antara lain Jayawijaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Dogiyai, Deiyai, Maybrat, hingga Moskona di Teluk Bintuni.
Dewan Adat juga meminta Presiden RI menghentikan pengiriman pasukan organik maupun nonorganik dalam skala besar ke Tanah Papua. Permintaan itu disampaikan untuk menghindari trauma sosial masyarakat adat terhadap konflik kekerasan masa lalu.
Di sisi lain, Dewan Adat meminta Presiden RI Prabowo Subianto mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis. Mereka menilai pendekatan itu perlu ditempuh dibanding pendekatan militer dalam penyelesaian persoalan di Papua.
Dewan Adat turut menolak efisiensi anggaran APBD di Tanah Papua, baik dari dana otonomi khusus maupun sumber anggaran lainnya. Mereka meminta pemerintah daerah tetap diberi ruang mengelola anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi OAP.
Sementara itu, Dewan Adat mendorong pemerintah pusat membuka dialog konstruktif dengan seluruh masyarakat adat Papua. Dewan Adat menyatakan siap membawa 1.000 masyarakat adat bertemu Presiden RI apabila ruang dialog tidak dibuka.
“Dewan Adat hadir sebagai rumah besar masyarakat adat Papua untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, menjaga tanah, hutan, laut, dan manusia Papua,” ujar Waran.
Pleno tersebut juga menetapkan Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) V akan digelar di Kabupaten Manokwari Selatan pada Oktober 2026. Dewan Adat Papua juga menegaskan posisinya sebagai instrumen perlindungan masyarakat adat, bukan alat politik praktis.
Selain itu, Dewan Adat merekomendasikan perubahan istilah Orang Asli Papua (OAP) menjadi Orang Papua Asli (OPA). Istilah OPA dinilai lebih tepat merujuk pada suku-suku asli Papua dari rumpun Melanesia.
Dewan Adat Papua juga meminta pemerintah tidak menutup ruang demokrasi dan karya jurnalistik. Mereka turut menyinggung film “Pesta Babi” sebagai karya seni anak bangsa yang mengungkap eksistensi masyarakat adat Papua serta perjuangan atas tanah, hutan, dan ruang hidupnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten II Setda Papua Barat Melkyas Werinnusa, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare, Ketua MRP Papua Barat Judson Waprak, dan Wakil Ketua Fraksi Otsus DPRP Papua Barat Agustinus Orocomna. Hadir pula Wasekjen Dewan Adat Papua Yohanes Runsumbre, Bupati Teluk Wondama Elysa Auri, unsur Kodim 1811/Teluk Wondama, Kapolres Teluk Wondama, para ketua dewan adat se-Tanah Papua, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. (LP14/red)
