24.7 C
Manokwari
Kamis, Oktober 2, 2025
24.7 C
Manokwari
More

    Senator Mamberob: HUT Kemerdekaan Jadi Momentum “Mengindonesiakan” Papua

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Hari ulang tahun (HUT) ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia (RI) menjadi momentum pemerintah untuk terus berupaya melakukan pembangunan di tanah Papua.

    Itu seperti disampaikan anggota DPD RI perwakilan Papua Barat, Mamberob Y. Rumakiek. Pembangunan yang dimaksud, kata dia, tidak sebatas fisik, tetapi yang penting juga bagaimana pembangunan karakter keindonesiaan bagi masyarakat Papua. Terlebih dengan baru ditetapkannya UU Otsus.

    “76 tahun ini sudah masuk dalam kategori tua sehingga sudah seharusnya berdiri tegak bukan seperti usia muda. Kita berharap di usia ini Indonesia bisa jaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Rumakiek, Selasa (17/8/2021).

    Baca juga:  Kejati Papua Barat Pastikan Kasus Dugaan Korupsi Huntara Lanjut ke Persidangan

    “Tanggung jawab pemerintah terhadap tanah Papua sebagai bagian dari NKRI masih terus berjalan dalam pembangunan baik infrastruktur dan yang terpenting membentuk nasional building.”

    “Memang dalam beberapa tahun terakhir terdapat dinamika yang terjadi di Papua, pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan dengan tujuan agar Papua lepas dari ketertinggalan.”

    Diungkapkannya, dengan pembangunan di Papua yang bertahap, di momentum 76 tahun Indonesia merdeka dan dengan telah ditetapkan UU Otsus, maka patut ditunggu seperti apa Papua pada 20 tahun ke depan.

    Baca juga:  Markus Fatem Ungkap 4 Kekhawatiran yang Akan Dihadapi OAP Pasca-pemekaran PBD

    “Pengalaman pelaksanaan Otsus dalam 20 tahun terakhir ini ada banyak hal yang belum bisa dilaksanakan. Sehingga di Undang-Undang Otsus ke depan pelaksanaannya harus lebih terarah agar tepat sasaran sehingga perubahan lebih baik yang signifikan,” kata sang senator.

    Rumakiek berharap, pemerintah pusat mampu mengindonesiakan Papua sehingga orang Papua merasa bagian dari NKRI karena tersentuh dengan pelayanan publik dan pembangunan yang telah diupayakan oleh pemerintah pusat. Yang perlu juga menjadi perhatian pemerintah pusat adalah agar tidak ada lagi stigma diskriminasi terhadap Papua.

    Baca juga:  Pertamina Tinjau Kesiapan Sarpras SPBU dan Berbagi Takjil

    “Pendekatan yang dilakukan jangan lagi dengan keamanan karena dapat menimbulkan konflik yang ujung-ujungnya ada korban jiwa. Tetapi, bagaimana mengambil hati masyarakat sehingga masyarakat sendiri yang bisa merasakan kehadiran Indonesia didalam hatinya,” ungkap Rumakiek.(LP3/Red)

    Latest articles

    Rekor! Frans Awak Plt Sekda Terlama Teluk Bintuni, 5 Tahun Baru...

    0
    TELUK BINTUNI, LinkPapua.id - Frans Nikolas Awak pensiun sebagai ASN per 1 Oktober 2025 setelah lima tahun menjabat Plt Sekda Teluk Bintuni, Papua Barat....

    More like this

    Rekor! Frans Awak Plt Sekda Terlama Teluk Bintuni, 5 Tahun Baru Pensiun

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.id - Frans Nikolas Awak pensiun sebagai ASN per 1 Oktober 2025...

    DPRK Sentil RPJMD Teluk Wondama, Desak Atasi Ketimpangan Pendidikan-Pembangunan

    TELUK WONDAMA, LinkPapua.id - DPRK Teluk Wondama, Papua Barat, menyoroti masih tingginya ketimpangan layanan...

    Sambut Program Kemenkeu, DPR Papua Barat Pastikan Bank Tak Persulit UMKM Lokal

    MANOKWARI, LinkPapua.id - DPR Papua Barat akan memanggil pimpinan perbankan untuk membahas akses modal...