Serahkan LKPD 2024 ke BPK, Hermus Indou: Ini Wujud Transparansi

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com-Pemerintah Kabupaten Manokwari secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat di Kantor BPK Perwakilan Papua Barat pada Senin (14/4/2025).

Selain Bupati Manokwari Hermus Indou, Penyerahan LKPD tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Manokwari Mugiyono, Plt Sekretaris Daerah Harjanto Ombesappu serta beberapa pimpinan OPD dan para pejabat lingkup Kantor BPK Perwakilan Papua Barat.

Baca juga:  Hermus-Mugiyono Luncurkan Program 100 Hari Kerja di Kampung Nelayan

Hermus Indou menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran BPK atas penerimaan LKPD tersebut.

“Kami berharap laporan yang diserahkan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan,” katanya.

Disampaikan Bupati, penyerahan LKPD memiliki makna strategis sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dari pemkab Manokwari.

Baca juga:  Stakeholders di Papua Barat Sepakat Wujudkan Pemilu Damai

“Ini juga menjadi evaluasi pemda terhadap penggunaan anggaran. Kita memiliki komitmen bersama dalam pengelolaan keuangan dan transparansi,”ungkapnya.

Dia mengatakan, setiap OPD harus memiliki komitmen dalam menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, terlebih dalam hal pengelolaan keuangan.

“Tujuan kita bukan hanya menyusun laporan keuangan yang rapi dan minim temuan, tapi bagaimana anggaran yang dikelola benar-benar berdampak, terutama pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tambah dia.

Baca juga:  Golkar Manokwari Mulai Buka Pendaftaran Fungsionaris Jelang Pileg 2024

Sementara itu, Kepala BPK Provinsi Papua Barat Agus Priyono mengatakan penyerahan LKPD tersebut Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (3).

“Setelah penyerahan ini, maka BPK berkewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan atas LKPD dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD kepada DPRD,”ungkap Agus. (LP3/Red)

Latest articles

Implementasikan Perda Pendidikan Gratis, Pemkab Manokwari Larang Sekolah Negeri Pungut Biaya

0
MANOKWARI, Linkpapua.id-Pemerintah Kabupaten Manokwari menegaskan seluruh sekolah negeri di wilayahnya dilarang memungut biaya apa pun kepada siswa maupun orang tua murid pada Penerimaan Peserta...

More like this

Implementasikan Perda Pendidikan Gratis, Pemkab Manokwari Larang Sekolah Negeri Pungut Biaya

MANOKWARI, Linkpapua.id-Pemerintah Kabupaten Manokwari menegaskan seluruh sekolah negeri di wilayahnya dilarang memungut biaya apa...

DPRK Manokwari Terima Kunjungan Komisi III DPRD Kota Manado, Bahas Infrastruktur

MANOKWARI, Linkpapua.id– DPRK Manokwari Rabu (24/6/2026)menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Kota Manado dalam...

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Manokwari Gelar Bimtek Tata Cara Pemusnahan Arsip

MANOKWARI, Linkpapua.id-Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Manokwari menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pemusnahan Arsip...