MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyoroti rendahnya serapan APBD 2025 yang baru menyentuh 30 persen. Dia meminta seluruh OPD bergerak cepat agar serapan anggaran bisa maksimal sebelum akhir tahun.
Dominggus dalam apel lingkungan Pemprov Papua Barat di Kantor Gubernur, Senin (4/8/2025), awalnya mengingatkan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus segera ditindaklanjuti. Dia menyebut waktu penyelesaian tinggal 49 hari dari batas 60 hari yang diberikan.
“Kepada bendahara-bendahara, baik sekretariat maupun bendahara OPD, agar dalam pemasukan dan pengeluaran anggaran dicatat dengan baik sehingga anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan keperuntukannya dan perintah pimpinan,” ujarnya.
Dia menegaskan Papua memiliki kondisi berbeda dibanding Pulau Jawa. Pemerintah di Papua, kata dia, ikut mengurus masyarakat dari lahir hingga meninggal dunia.
“Bahkan masyarakat yang berduka pun datang meminta bantuan ke pemerintah,” katanya.
Dominggus mengatakan kondisi sosial tersebut kerap memaksa pemerintah mengeluarkan anggaran di luar peruntukan resmi. Dia berharap pemeriksa seperti BPK dan KPK memahami realitas lapangan tersebut.
“Kondisi ini juga yang perlu kita jelaskan kepada pihak pemeriksa, baik BPK, KPK, dan lainnya bahwa masyarakat datang demo minta ini-itu, maka pemerintah perlu mengeluarkan anggaran yang di luar dari penggunaan anggaran itu sendiri. Memang jika sesuai aturan anggaran telah ditetapkan peruntukannya, namun kondisi keadaan berkata lain,” ungkapnya.
Dominggus kemudian menyebut capaian serapan saat ini jauh dari target yang diharapkan. Dia meminta OPD mempercepat realisasi program yang telah dirancang.
Menurutnya, serapan yang baik mencerminkan keseriusan dalam mengelola anggaran. Dia ingin capaian bisa kembali seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Di tahun 2021 kita pernah mendapatkan urutan nomor 1 di Indonesia atas serapan anggaran mencapai 100 persen. Itu saya bisa tahu pada spanduk dan baliho di jalanan,” ucapnya.
Dia juga meminta proyek-proyek penunjukan langsung segera diselesaikan. Dominggus menegaskan Pemprov bertanggung jawab terhadap asosiasi kontraktor lokal orang asli Papua (OAP). (LP14/red)
