Stunting-Miskin Ekstrem di PB Masih Tinggi, Waterpauw: Kita Bentuk Satgas

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat saat ini konsen untuk berupaya menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem. Dua isu ini menjadi telah strategis pemprov karena menjadi parameter kinerja penjabat gubernur.

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan, pada pemaparan kinerja di rakornas lalu, Papua Barat relatif lebih baik di semua bidang. Pemerintah pusat hanya menggarisbawahi dua isu. Yakni soal penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

“Tidak banyak pertanyaan di semester tiga dan lebih banyak saran konkret dari tim penilai. Umumnya dinyatakan baik yang menjadi atensi dari tim yakni soal masih tingginya stunting dan kemiskinan ekstrem,” ujar Waterpauw kepada wartawan, Jumat (14/4) di salah satu hotel di Manokwari.

Baca juga:  Pemkab Manokwari Gelar Upacara Hardiknas 2026, Tekankan Refleksi dan Spirit Pendidikan Nasional

Papua Barat kata dia akan mengambil langkah segera karena masih menjadi provinsi yang rendah angka prevalensi stunting. Begitu juga kemiskinan ekstrem praktis masih membutuhkan penanganan karena trennya yang masih tinggi.

Kata Waterpauw, banyak faktor yang memengaruhi implementasi penurunan stunting dan kemiskinan. Namun ia menegaskan keseriusannya untuk memangkas angka kasus ini.

Baca juga:  Kerja Cepat Tim PUPR, Anjungan Papua Barat TMII Hanya Direnovasi 2 Bulan

“Papua Barat menjadi provinsi yang serius dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Akan lakukan rapat zoom meeting bersama pemerinath di zona merah melalui Bintuni,” jelas Waterpauw.

Dia mengungkapkan, Kabupaten Bintuni merupakan daerah dengan realisasi PAD cukup besar. Namun juga menjadi penghasil stunting dan kemiskinan ekstrem tinggi di Papua Barat.

“Besok kami akan mengecek bersama pemerintah Kabupaten Bintuni. Walau tidak sampai menurun sampai 0 persen namun kita ada upaya,” ujarnya.

Waterpauw mengaku juga akan membentuk satuan tugas (satgas) penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Papua Barat.

Baca juga:  Batas Pengesahan RAPBD 2024 Mepet, DPR PB Ngaku Terkendala Jadwal Padat Pj Gubernur

“Paling tidak ada upaya untuk penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem. Ada sekitar 8 OPD yang menangani hal tersebut, kita juga akan membentuk satgas,” paparnya.

Waterpauw juga mengaku akan membagi klaster dalam rapat dan memprioritaskan beberapa daerah. Di antaranya Pegaf, Mansel dan Manokwari. Dia akan meminta penjelasan soal kendala dalam penanganan masalah tersebut.

“Prinsipnya kita mencari solusi secepatnya. Prioritas kita sekarang stunting dan kemiskinan ekstrem,” tandasnya. (LP9/Red)

Latest articles

KPK Minta Pemprov Papua Barat Segera Susun Pedoman Label Dana Otsus

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – KPK RI mendesak Pemprov Papua Barat segera membentuk tim khusus dan menyusun pedoman pelabelan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Desakan itu disampaikan...

More like this

KPK Minta Pemprov Papua Barat Segera Susun Pedoman Label Dana Otsus

MANOKWARI, LinkPapua.id – KPK RI mendesak Pemprov Papua Barat segera membentuk tim khusus dan...

Sekda Papua Barat Minta Regulasi OAP Diselaraskan 6 Provinsi di Papua

MANOKWARI, LinkPapua.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Sekda Papua Barat Alibaham Temongmere meminta regulasi orang...

Jejak Pengabdian Edi Budoyo, dari Pj Bupati Mansel hingga Dua Periode Wabup Manokwari

MANOKWARI, Linkpapua.id – Mantan Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo, dimakamkan di Taman Makam Bahagia,...