MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat mempercepat pembentukan PT Kasuari Energi Nusantara (KEN) Perseroda untuk mengejar dana participating interest (PI) 10 persen. Langkah ini melihat kondisi daerah yang belum menikmati hasil maksimal dari sektor migas selama belasan tahun.
“Pembentukan PT ini penting karena merupakan salah satu cara untuk mendongkrak PAD dari pengelolaan migas, terutama dari PI 10 persen,” ujar Ketua Bapemperda DPRP Papua Barat Amin Ngabalin kepada wartawan usai rapat di Hotel Vitta, Manokwari, Jumat (25/4/2026).
Amin menjelaskan BUMD sebelumnya yakni PT Padoma Energi belum mengakomodasi bisnis sektor energi secara spesifik. Kehadiran PT KEN Perseroda akan mengemban tugas khusus untuk mengelola potensi energi daerah secara lebih optimal.
DPRP Papua Barat menargetkan pembahasan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tersebut masuk tahap tingkat II pada 29 April 2026. Legislatif juga segera melakukan sinkronisasi aturan dengan instansi teknis terkait untuk mematangkan regulasi tersebut.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua Barat Samy Djunire Saiba turut memberikan penjelasan teknis mengenai skema pengelolaan migas tersebut. Dia berencana menyinergikan kekuatan antarwilayah melalui kerja sama badan usaha.
“Nantinya BUMD PT KEN akan dikolaborasikan dengan BUMD kabupaten sehingga menghasilkan anak perusahaan yang mengelola wilayah kerja migas di daerah,” kata Samy.
Samy meyakini kolaborasi tersebut mampu meningkatkan PAD secara signifikan bagi kabupaten yang memiliki sumber daya migas. Dia mengungkapkan fakta Papua Barat belum pernah menikmati dana PI 10 persen secara optimal sejak produksi migas mulai pada 2009.
Pemerintah provinsi kini berkomitmen mempercepat pembentukan PT KEN demi merealisasikan hak daerah tersebut. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI pada November 2025 lalu.
“Dari keputusan itu sudah jelas bahwa KKKS seperti BP dan Genting Oil wajib memberikan PI 10 persen. Namun, kami juga perlu mempersiapkan aspek administrasinya,” tegas Samy.
Samy mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung penuh proses pembentukan BUMD baru ini. Dana PI 10 persen tersebut nantinya menunjang pembangunan pada tujuh kabupaten di seluruh wilayah Papua Barat. (LP14/red)
