BINTUNI, Linkpapua.com – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Teluk Bintuni, Herman Kayame, angkat bicara terkait pembayaran paket masyarakat.
Hal ini setelah masyarakat di Teluk Bintuni menuntut agar pemerintah secepatnya menyelesaikan pembayaran paket masyarakat. Herman mengakui masyarakat tidak sepenuhnya disalahkan.
“Di satu sisi mereka juga betul karena dikejar oleh bunga pinjaman di bank. Masyarakat saat mengerjakan kegiatan, kan, meminjam di bank. Nah, kalau dipinjam di bank ada waktunya. Ada juga yang pinjam di orang dan bunganya per hari. Itu yang menjadi beban moral bagi mereka,” kata Herman saat ditemui di wartawan di Ruko Panjang, Kali Kodok, Jumat (17/9/2021).
Herman mengatakan, BPKAD bukannya tidak ingin menyelesaikan pembayaran paket masyarakat. Namun, melihat kondisi kas daerah (kasda) saat ini, hal tersebut tidak memungkinkan.
“Di BPKAD bukan mereka (pembayaran paket masyarakat) saja yang kami perhatikan. Masih banyak OPD yang belum dibayarkan gaji, operasional, dan insentif di triwulan ketiga ini,” beber Herman.
Pemerintah daerah, kata Herman, sangat bergantung dari transferan pusat. Selain itu, Teluk Bintuni juga belum bisa mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Transferan dari pusat juga tidak sekaligus sehingga uang yang masuk langsung keluar lagi karena ada tagihan-tagihan dari OPD berjalan terus. Kecuali ada keseimbangan antara transferan dan belanja, maka tidak ada masalah. Tetapi, ini kan kadang transferan tertunda sehingga uang di kasda berkurang,” tuturnya.
Dia pun menegaskan bahwa kasda tidak kosong. Hanya, memang peruntukannya sudah terbagi. “Jadi tidak ada yang namanya kas daerah, kosong tetapi berkurang untuk saya membayar semua paket masyarakat sekaligus. Kalau seandainya kami membayar beberapa orang dulu, nanti yang lain menuntut lagi,” jelasnya.
Pihaknya pun meminta masyarakat untuk bersabar. “Untuk itu, kami minta masyarakat bersabar karena kita lagi upayakan anggaran untuk diselesaikan. Kami tahu masyarakat yang mengerjakan paket ini dikejar bunga pinjaman, tetapi di kasda anggaran belum mencukupi,” tutup Herman. (LP5/Red)
