MANOKWARI, LinkPapua.com – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, bersama Bupati Manokwari, Hermus Indou, meletakkan batu pertama pembangunan penataan kawasan Ruang Terbuka Publik (RTP) Borarsi, Manokwari, Selasa (12/9/2023).

Menurut Kepala Balai Permukiman Wilayah Papua Barat, Marsudi, yang mewakili Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, saat ini Manokwari belum memiliki RTP yang layak meskipun statusnya sebagai ibu kota provinsi.

Pembangunan ini menjadi tonggak bersejarah karena menjadi yang pertama di wilayah Papua Barat.

“Pembangunan ini untuk menyediakan sarana olahraga dan ruang terbuka yang lebih memadai. Ini nantinya menjadi ikon Manokwari,” ujarnya.

Marsudi mengungkapkan pembangunan kawasan akan dikerjakan selama dua tahun anggaran yang direncanakan selesai pada Agustus 2024. Pembangunannya meliputi gedung utama, panggung utama, dan tribune dengan total anggaran Rp67 miliar.

Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengungkapkan pemerintah daerah telah merencanakan pelebaran jalan di sekitar kawasan ini untuk mendukung pembangunan tersebut.

“Pembangunan kawasan ini memiliki nilai strategis bagi negara membangun tanah Papua. Dengan pembangunan ini tentu masyarakat semakin percaya terhadap kehadiran negara. Manokwari sebagai ibu kota provinsi, minim terobosan. Sudah waktunya Manokwari terdepan segala aspek,” katanya.

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengungkapkan inisiatif dari Bupati Manokwari merupakan langkah positif untuk menyediakan fasilitas dan prasarana bagi pemuda, masyarakat, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini adalah awal dari serangkaian pembangunan di Manokwari sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
untuk membangun dari daerah.

“Pemerintah provinsi juga sudah melakukan upaya peningkatan jalan di Manokwari, yaitu arah dari Amban pantai ke Pantai Bakaro sekitar 9,9 kilometer serta jalan Kampung Ambon hingga Pantai Bakaro sekitar 8,8 kilometer,” tuturnya.

Selain itu, wisata alam Gunung Meja juga akan ditata. Semua ini, kata dia, dilaksanakan demi kepentingan masyarakat. (LP3/Red)