Para Kepala Daerah Papua Barat di Pusaran Korupsi, Bisakah Tuntas?

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Sejumlah kepala daerah di Papua Barat terseret dalam dugaan korupsi. Ditreskrimsus Polda Papua Barat tengah diuji. Bisakah sengkarut hukum ini tuntas?

Dalam catatan redaksi, sepanjang 2021, penyidik Polda Papua Barat telah memeriksa sejumlah bupati di Papua Barat. Yang terbaru adalah Bupati Sorong Selatan, Samsudi  Anggiluli.

Samsudi diperiksa dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah Yayasan Tipari. Dana hibah ini diduga mengalir sejak 2017 hingga 2019.

“Benar. Saat ini Ditreskrimsus Polda Papua Barat sedang menangani perkara penyalahgunaan dana hibah Yayasan Tipari. Masih tahap penyelidikan. SA (Bupati Sorong Selatan) diperiksa sebagai saksi,” terang Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi, Senin (6/12/2021).

Baca juga:  Pemulihan Keamanan di Papua, Presiden Jokowi: Lakukan Secepat-cepatnya!

Apa Kabar Dugaan Korupsi Bupati Fakfak?

Sebelumnya, Bupati Kabupaten Fakfak, Untung Tamsil menjadi sorotan publik. Satu bulan usai dia dilantik, Untung diperiksa penyidik polda.

Untung Tamsil diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak. Ia diduga terseret dugaan Korupsi berdasarkan pengaduan masyarakat (dumas).

Baca juga:  Polda Papua Barat Dukung Syarat Siswa Ambil Rapor Wajib Vaksin

Tamsil kemudian memenuhi panggilan penyidik pada Senin (31/5/2021) silam, tepat 1 bulan pasca ia dilantik. Tak hanya Untung, 20 orang juga turut diperiksa oleh penyidik.

Prestasi di Bidang Pemberantasan Korupsi Nihil

Berdasarkan catatan, Polda Papua Barat melalui Direktorat Tindak Pidana Korupsi di 2021 hanya melimpahkan 2 kasus Tipikor ke Kejaksaan Tinggi PB sebagai lanjutan proses menuju pengadilan.

Dua kasus tersebut di antaranya dugaan korupsi pemberian dana hibah untuk pengelolaan situs Pulau Mansinam Tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp9 miliar. Dalam kasus ini terdapat kerugian negara senilai Rp5,5 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca juga:  Buka Binlat Bintara Afirmasi Otsus, ini Petuah Kapolda Papua Barat

Sementara kasus lain yakni pemberian dana hibah pembangunan Gereja Alfa Omega di Sorong yang diduga fiktif. Kasus lama yang bergulir sejak Direktur Kriminal Khusus dijabat oleh Kombes Pol Budi Santoso baru dinaikkan ke jaksa November 2021 lalu. (LP2/Red)

Latest articles

Komisi II DPRK Manokwari Monitoring Lapangan LKPJ Bupati Tahun 2025 Pekan...

0
MANOKWARI, Linkpapua.id – Komisi II DPRK Manokwari akan melaksanakan monitoring lapangan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manokwari Tahun Anggaran 2025 pada pekan depan.Hal...

More like this

Komisi II DPRK Manokwari Monitoring Lapangan LKPJ Bupati Tahun 2025 Pekan Depan

MANOKWARI, Linkpapua.id – Komisi II DPRK Manokwari akan melaksanakan monitoring lapangan terhadap Laporan Keterangan...

Muskab KONI Pegaf Diminta Bebas dari Intervensi

MANOKWARI, Linkpapua.id – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Muskab) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pegunungan...

Suriyati: DPRK Akan Uji Kesesuaian Program dalam LKPJ Bupati 2025

MANOKWARI, Linkpapua.id – Wakil Ketua DPRK Manokwari Suriyati mengatakan pihaknya dalam beberapa waktu kedepan...