MANOKWARI, Linkpapua.com – Jaringan Damai Papua (JDP) memandang perubahan nama Operasi Nemangkawi menjadi Operasi Damai Cartenz 2022, sama sekali tidak akan memperbaiki situasi psikologis rakyat Papua. Operasi ini tetap menempatkan negara di posisi kuat. Sebaliknya, rakyat akan jadi korban.

“Sehingga posisi rakyat Papua sebagai korban akan tetap ada dari masa ke masa. Karena sesungguhnya pola pendekatannya tetap yaitu pendekatan keamanan (security approach),” tegas Juru Bicara JDP, Yan Christian Warinussy, Rabu (19/1/2022).

Mengapa demikian? Sebab menurut Warinussy, pengendali operasi tetap ada pada Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pola pendekatannya tidak akan jauh berbeda dengan yang telah lalu.

“Sepintas terdengar langkah pendekatan kesejahteraan melalui operasi yang disebut Damai Cartenz 2022 ini akan membuat suasana menjadi sejuk dan damai. Tapi justru ini akan makin terus meningkatkan konflik bersenjata antara aparat Polri yang bertugas dengan Kelompok Kriminal Nersenjata (KKB) di Tanah Papua,” ujar Warinussy.

JDP kata Warinussy, mendesak negara melalui Presiden Joko Widodo untuk lebih mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan konflik sosial politik di Tanah Papua. Pendekatan damai dimaksud adalah dengan mendorong dimulainya dialog damai.

Menurutnya, dialog damai dapat dimulai oleh Presiden dengan menunjuk seorang tokoh kunci. Tokoh kunci ini harus memiliki hubungan tanpa hambatan dengan Presiden.

“Dia bertugas melakukan komunikasi secara intensif dengan para pimpinan kelompok yang bertikai selama ini, seperti TNI, Polri dan KKB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB),” jelasnya.

Masih kata Warinussy, tokoh kunci juga dapat berdialog dengan pimpinan daerah di Tanah Papua dan warga masyarakat di wilayah konflik seperti Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Pegunungan Bintang dan Nduga.

“Tokoh kunci tersebut dapat dipilih oleh Presiden sendiri yang sama sekali tidak memiliki kepentingan sosial politik apapun dengan para pihak yang selama ini terlibat dalam konflik bersenjata di Tanah Papua,” paparnya.

JDP kata Warinussy, sangat tidak setuju pola pendekatan keamanan terus dilakukan oleh negara dalam menangani konflik sosial politik yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun di Tanah Papua. JDP juga menantang Presiden Joko Widodo untuk segera menunjukkan sikap serius dalam menyudahi konflik sosial politik ini. Serta mencabut status wilayah operasi keamanan dalam bentuk apapun sejak saat ini. (LP2/Red)