Penyidik Segera Gelar Perkara Kasus Perkawinan Paksa yang Jerat Pejabat KPU Bintuni

Published on

BINTUNI,Linkpapua.com- Oknum pejabat Sekretariat KPU Teluk Bintuni berinisial SBM yang dilaporkan dengan sangkaan tindak pidana kekerasan seksual, terancam pidana penjara 9 tahun. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Teluk Bintuni akan segera melakukan gelar perkara.

Sebelumnya, SBM dilapor atas dugaan pemaksaan perkawinan terhadap SA. SA sendiri adalah pegawai honorer di KPUD Teluk Bintuni yang sudah diberhentikan dari pekerjaannya sejak Desember 2022 lalu.

Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi Samuel Marbun menjelaskan, kasus ini terus didalami. Pihaknya sudah mendengarkan keterangan 14 orang saksi.

Baca juga:  SMA Taruna Kasuari Nusantara Kantongi Legalitas, Ali Baham: Harus Lahirkan Pemimpin Masa Depan

“Penyidik juga sudah mengambil keterangan kedua belah pihak, yakni pelapor dan terlapor. Senin depan kami berencana gelar perkara ini, untuk memastikan apakah memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum sehingga prosesnya harus kami naikkan dari penyelidikan ke penyidikan,” jelas Tomi Marbun di kantornya, Jumat (10/3/2023).

Selama proses penyelidikan, pasal yang disangkakan ke SBM adalah Pasal 6b, Pasal 6c dan Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bunyi dari pasal ini disampaikan Tomi Marbun; Setiap orang secara melawan hukum memaksa menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana pemaksaan perkawinan dengan pidana penjara paling lama selama 9 tahun, dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah.

Baca juga:  Ada Potensi Banjir Bandang-Longsor, Kapolres Teluk Bintuni Minta Siapkan Mitigasi

Perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual ini dilaporkan SA ke Polres Teluk Bintuni pada Sabtu (14/1/2023) sekitar pukul 14.00 WIT. Surat Tanda Terima Laporan Polisi perkara ini diterima SA dengan nomor LP/B/07/I/2023/SPKT/ Res Teluk Bintuni /Papua Barat tertanggal 14 Januari.

Baca juga:  Razia, Polres Teluk Bintuni Sita Ratusan Botol Minol

Usai membuat LP, SA langsung diarahkan ke ruang penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk menjalani pemeriksaan. SA diperiksa penyidik PPA selama hampir 5 jam dan menjawab sebanyak 23 pertanyaan. (LP5/red) 

Latest articles

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 Tahun 2022 tentang pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan...

More like this

‎Gubernur dan Bupati Se-Papua Barat Temui Kemendagri, Perjuangkan Kepastian DBH Migas Otsus 2027

JAKARTA, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama perwakilan pemerintah dari tujuh kabupaten...

SMPN 2 Kaimana Dapat Bantuan Alat Musik Keroncong Nelon dan Paket Olahraga Program CSR Bank Papua

KAIMANA, Linkpapua.id – Bank Papua Cabang Kaimana menelurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) bidang...

Hari Ke-18 TMMD, Satgas Kodim 1808/Mansel Berbagi Bubur Bergizi dengan Anak-Anak Kampung Yamboi

‎MANSEL, LinkPapua.id – Kepedulian terhadap masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga...