28.6 C
Manokwari
Minggu, Agustus 10, 2025
28.6 C
Manokwari
More

    Rapat TAPD Bubar, DPR Papua Barat Soroti Program Makan Bergizi Gratis

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Rapat pembahasan efisiensi anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Papua Barat dan DPR yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda), Ali Baham Temongmere, terpaksa bubar di tengah jalan. Penyebabnya, salah satu anggota dewan menyoroti keras program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak di Papua Barat.

    Rapat yang digelar di Hotel Aston Niu Manokwari, Kamis (17/4/2025) sore hingga malam, mendadak terhenti. Anggota DPR Papua Barat, Fachry Tura, menilai rapat tidak perlu dilanjutkan karena pembahasan efisiensi anggaran demi program MBG dianggap tidak tepat sasaran.

    Baca juga:  Fraksi Otsus DPR Papua Barat Desak Pemerintah Segera Terbitkan SK Wakil Ketua IV

    “Rapat (bubar) di tengah jalan. Saya berpikir bahwa kami DPR Papua Barat sudah bertemu dengan DPR setanah Papua (Bapemperda) telah membahas dan menyepakati masalah efesiensi sehingga menurut saya tidak penting lagi ada rapat dengan TAPD soal efesiensi demi Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar Fachry.

    Menurut politisi PDIP itu, program MBG tidak menjawab kebutuhan mendesak anak-anak Papua. Sebaliknya, dia menilai anggaran seharusnya difokuskan pada pendidikan gratis dan peningkatan fasilitas pendidikan serta layanan kesehatan.

    Baca juga:  TP PKK Sumuri Sosialisasikan Pencegahan Stunting kepada Ibu Hamil dan Menyusui

    “Buat saya efesiensi anggaran ini hanya diperuntukkan buat MBG, padahal ada hal lebih penting, yakni pendidikan gratis, fasilitas pendidikan, dan kesehatan di Papua Barat jauh lebih penting,” ucapnya.

    Fachry juga mengkritik pelaksanaan program MBG yang dinilainya belum mempertimbangkan aspek kultural, topografis, dan sosial-politik khas Papua. Dia bahkan menyebut adanya temuan makanan basi dalam pelaksanaan program tersebut.

    Baca juga:  Dinanti Setumpuk Aspirasi, Besok DPR PB Mulai Reses

    Sebagai legislator muda, Fachry menyayangkan kebijakan efisiensi anggaran yang justru menjauh dari semangat Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang seharusnya mempercepat kemajuan sektor pendidikan dan kesehatan di Papua.

    “Kita konsentrasi saja pada kesepakatan tim Bapemperda setanah Papua agar mendorong hasil rekomendasi ke pemerintah pusat,” terangnya.

    Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Sekda Papua Barat, Ali Baham Temongmere, belum memberikan tanggapan meskipun telah dikonfirmasi melalui aplikasi pesan WhatsApp. (*/red)

    Latest articles

    HUT Ke-21 IFM, Pemprov Papua Barat Apresiasi Peran Perempuan Maybrat Tingkatkan...

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemprov Papua Barat mengapresiasi peran perempuan Maybrat dalam mengembangkan UMKM. Pujian itu disampaikan saat perayaan HUT ke-21 Ikatan Finya Maybrat (IFM)...

    More like this

    HUT Ke-21 IFM, Pemprov Papua Barat Apresiasi Peran Perempuan Maybrat Tingkatkan Ekonomi

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemprov Papua Barat mengapresiasi peran perempuan Maybrat dalam mengembangkan UMKM. Pujian...

    Pemerintah Tetapkan 18 Agustus 2025 sebagai Cuti Bersama Nasional

    JAKARTA, LinkPapua.id - Pemerintah menetapkan 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama nasional. Kebijakan ini...

    Polres Teluk Bintuni Dukung Program Swasembada Pangan Nasional

    MANOKWARI, Linkpapua.id-Dalam rangka mendukung program Swasembada Pangan Nasional Tahun 2025, Kapolres Teluk Bintuni memberikan...