DPRK Teluk Wondama Fasilitasi 5 Raperda Prioritas Bersama Biro Hukum Papua Barat

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Wondama melaksanakan fasilitasi lima rancangan peraturan daerah (raperda) prioritas bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Rabu (30/4/2025), di Manokwari. Fasilitasi ini merupakan langkah penting dalam penyempurnaan regulasi yang dinilai mendesak untuk mendukung pembangunan daerah.

Kelima raperda itu meliputi Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Teluk Wondama; Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Raperda tentang Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis; Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; serta Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Baca juga:  KLHK Tinjau Proyek Ekonomi di Raja Ampat Usai Bencana Banjir-Longsor

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRK Teluk Wondama, Robert Gayus Baibaba, mengatakan kelima raperda tersebut merupakan inisiatif DPRK yang telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025.

“Wondama merupakan kabupaten yang baru mulai berkembang sehingga membutuhkan regulasi-regulasi yang menjadi dasar dalam mendukung eksekutif dalam melaksanakan pembangunan ke depan. Jadi, ini menjadi kebutuhan dalam pembangunan Kabupaten Teluk Wondama,” ujarnya.

Baca juga:  DPRK Teluk Wondama Usul RSUD Alberth Torey Tambah Dokter Kandungan

Sementara itu, Rudi Yawan dari Biro Hukum Pemprov Papua Barat menekankan bahwa fasilitasi ini bertujuan untuk mengharmonisasikan substansi raperda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, isi raperda harus tersusun secara sistematis, logis, dan mudah dipahami.

“Setelah fasilitasi maka kami akan memberikan catatan-catatan untuk diperbaiki sesuai dengan arahan yang kami berikan. Nanti draf yang sudah Bapak-Ibu perbaiki dikembalikan ke kami lagi untuk kami cek. Kalau sudah benar baru bisa dikeluarkan nomor register,” katanya.

Baca juga:  Presiden Jokowi Apresiasi Antusiasme Masyarakat Papua Barat Ikuti Vaksinasi Covid-19

Yawan, yang juga doktor hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menilai substansi kelima raperda sangat relevan untuk menjamin keselamatan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik di Teluk Wondama.

“Raperda penanggulangan bencana ini kami sangat setuju karena belajar dari pengalaman yang lalu-lalu di Wondama (beberapa kali terjadi bencana alam),” ungkapnya. (rex/red)

Latest articles

Jelang Musda, Golkar Manokwari Siapkan Tahapan Pendaftaran Calon Ketua

0
MANOKWARI, Linkpapua.id – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Manokwari, panitia penyelenggara memastikan seluruh persiapan terus dimatangkan.Ketua Panitia Penyelenggara Musda Partai Golkar...

More like this

Jelang Musda, Golkar Manokwari Siapkan Tahapan Pendaftaran Calon Ketua

MANOKWARI, Linkpapua.id – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Manokwari, panitia penyelenggara...

Bupati Mansel Ajak Warga Perkuat Kebersamaan Lewat Jalan Santai HUT Ke-81 RI

MANSEL, LinkPapua.id – Bupati Manokwari Selatan (Mansel) Bernard Mandacan mengajak warga memperkuat kebersamaan melalui...

Bupati Hermus Pastikan Bantuan Beras Layak Diterima Masyarakat

MANOKWARI, Linkpapua.id- Pemerintah Kabupaten Manokwari melakukan pemeriksaan kualitas program bantuan pangan untuk alokasi Juli–September...