Pemprov Papua Barat Komitmen Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK demi Perkuat Tata Kelola Keuangan

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menegaskan komitmennya menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI guna memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Komitmen itu disampaikan usai penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025.

“Setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi yang konstruktif dan akan kami tindaklanjuti secara serius, terencana, dan terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat rapat paripurna istimewa DPRP Papua Barat di Hotel Aston Niu, Manokwari, Senin (29/6/2026).

Baca juga:  Reses Xaverius Kameubun: Bahas Papua Barat Cerdas hingga Keterbukaan Informasi Publik

Rapat paripurna digelar untuk penyampaian LHP BPK RI atas LKPD Pemprov Papua Barat tahun anggaran 2025. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

Dominggus mengatakan pemerintah daerah akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan. Sistem pengendalian internal juga akan diperkuat agar penggunaan anggaran lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Baca juga:  Waterpauw Cerita Usai Lantik 15 Pejabat: Ada yang Dicopot tapi Tak Asal-asalan

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRP Papua Barat yang menginisiasi rapat paripurna tersebut. Apresiasi turut diberikan kepada BPK RI yang dinilai telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, independen, dan objektif.

Dominggus menegaskan pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi fondasi pembangunan Papua Barat yang berkelanjutan dan berkeadilan. Karena itu, pemerintah akan terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah secara konsisten.

Baca juga:  Herd Immunity Makin Dekat, Vaksinasi Covid-19 Papua Barat Kini 40,4 Persen

Menurutnya, sinergi antara Pemprov Papua Barat, DPRP Papua Barat, dan BPK RI menjadi kunci mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat. Dia berharap penyampaian LHP BPK menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan pelayanan publik.

“Kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat, mari kita jadikan momentum ini sebagai titik tolak untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih ikhlas dalam mengabdi kepada masyarakat Papua Barat,” ujarnya. (LP14/red)

Latest articles

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua...

0
Sorong, Linkpapua.id - Dalam proses pengadministrasian tanah ulayat terdapat tiga langkah administrasi tanah yang terbagi ke dalam inventarisasi dan identifikasi; pengukuran dan pemetaan; serta...

More like this

Buruh Desak UMSP Wajib Diterapkan, Apindo Soroti Upah Rp3,8 Juta-Minim Pekerja OAP

MANOKWARI, LinkPapua.id – Kalangan buruh mendesak perusahaan di Papua Barat menerapkan Upah Minimum Sektoral...

Derek Ampnir: Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Meningkat, UMP 2027 Berpeluang Naik

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mulai membahas penetapan Upah Minimum Provinsi...

UMP Papua Barat 2027 Dibahas, Pekerja Ingin Upah Naik-Pengusaha Perkuat Rekrutmen OAP

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Papua Barat mulai membahas proyeksi penetapan Upah Minimum Provinsi...