Pemprov Papua Barat Komitmen Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK demi Perkuat Tata Kelola Keuangan

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menegaskan komitmennya menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI guna memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Komitmen itu disampaikan usai penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025.

“Setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi yang konstruktif dan akan kami tindaklanjuti secara serius, terencana, dan terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat rapat paripurna istimewa DPRP Papua Barat di Hotel Aston Niu, Manokwari, Senin (29/6/2026).

Baca juga:  Anggota MRPB Dorong Pemerintah Dirikan Sanggar Budaya Komunitas Adat di Papua Barat

Rapat paripurna digelar untuk penyampaian LHP BPK RI atas LKPD Pemprov Papua Barat tahun anggaran 2025. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

Dominggus mengatakan pemerintah daerah akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan. Sistem pengendalian internal juga akan diperkuat agar penggunaan anggaran lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Baca juga:  Pemprov Papua Barat Genjot IKD demi Pelayanan Cepat di Wilayah Terpencil

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRP Papua Barat yang menginisiasi rapat paripurna tersebut. Apresiasi turut diberikan kepada BPK RI yang dinilai telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, independen, dan objektif.

Dominggus menegaskan pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi fondasi pembangunan Papua Barat yang berkelanjutan dan berkeadilan. Karena itu, pemerintah akan terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah secara konsisten.

Baca juga:  Lepas Safari Ramadan, Waterpauw Harap Jadi Perekat Antarsesama

Menurutnya, sinergi antara Pemprov Papua Barat, DPRP Papua Barat, dan BPK RI menjadi kunci mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat. Dia berharap penyampaian LHP BPK menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan pelayanan publik.

“Kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat, mari kita jadikan momentum ini sebagai titik tolak untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih ikhlas dalam mengabdi kepada masyarakat Papua Barat,” ujarnya. (LP14/red)

Latest articles

Papua Barat Raih Opini WTP, DPRP Bentuk Panja Kawal Tindak Lanjut...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah...

More like this

Papua Barat Raih Opini WTP, DPRP Bentuk Panja Kawal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)...

Wakil Kepri, Jateng, dan Papua Tengah Gagal Tampil di Pesparawi XIV, Panitia Siapkan Penghargaan

MANOKWARI, LinkPapua.id - Panitia menyiapkan penghargaan bagi tiga kontingen dari Kepulauan Riau (Kepri), Jawa...

Didukung Rp65,3 Miliar, Pesparawi Nasional XIV Dongkrak Ekonomi Papua Barat

MANOKWARI, LinkPapua.id – Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV di Papua Barat...