Juli, Program Asimilasi Covid – 19 Berakhir

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Manokwari Zainuddin mengatakan, program asimilasi Covid – 19 akan berakhir pada 31 Juli mendatang. Sejak Januari, sedikitnya telah lebih dari 40 Narapidana (Napi) yang mendapat asimilasi.

“Sejak awal 2021, sudah lebih dari 40 Napi bebas lebih awal. Itu dilakukan berdasarkan ketentuan Permenkumham Nomor 32, terkait pencegahan penularan Covid – 19 dan sekaligus mengurangi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas),” kata Zainuddin saat ditemui Linkpapua.com, Kamis (15/4/2021) di Aula utama Kantor Bapas Manokwari.

Zainuddin mengungkap, asimilasi Covid – 19 akan berakhir pada 31 Juli mendatang. Ia berharap, pemerintah pusat dapat memperpanjang program asimilasi tersebut. Sebab, selama program berjalan dengan melibatkan pihak Bapas sejak Januari sampai April ini, belum ada klien atau mantan Napi yang kedapatan melanggar ketentuan.

Baca juga:  Jangan Panic Buying! Gubernur Papua Barat Jamin Stok Pangan Aman Jelang Lebaran

“Bagi saya, program asimilasi yang dikeluarkan pemerintah ini sangatlah efektif, karena selain mampu mencegah penularan Covid – 19 juga menjawab over kapasitas yang hampir terjadi diseluruh Lapas Indonesia,” ujar Zainuddin. “Harapan saya, jika nanti Covid – 19 belum mereda, program asimilasi baiknya diperpanjang,” katanya lagi.

Dijelaskannya, program tentang asimilasi tersebut tertuang dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) bagi Napi dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid – 19.

Baca juga:  Hari Bakti Rimbawan, Ali Baham: Saatnya Jaga Hutan untuk Kehidupan  

Aturan tersebut merupakan pengganti dari Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Napi dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid – 19.

Menurut Zainuddin, persyaratan lebih diperketat melalui Permenkumham Nomor 32. Tidak semua Napi dapat diberikan asimilasi, antara lain Napi kasus pemerkosaan, pembunuhan, pencabulan, Narkotika, korupsi dan lainnya Napi dengan hukuman pidana diatas 5 tahun.

Baca juga:  RSUP Papua Barat Belum Bisa Layani MRI, Terkendala Dokter Spesialis

Sedangkan, syarat-syarat yang harus dipenuhi, salah satunya ialah Penelitian Masyarakat atau Litmas yang dilakukan oleh pihak Bapas. Litmas dilakukan guna mencegah asesmen risiko bagi lingkungan masyarakat sekitar maupun terhadap Napi itu sendiri.

“Syaratnya ketat, maka sanksinya pun tegas. Diantaranya, Bapas berhak mencabut asimilasi jika Napi terlibat tindak pidana, kedapatan tidak mematuhi protokol kesehatan, dan tidak melaksanakan wajib lapor maksimal tiga kali berturut-turut. Itu beberapa sanksi tegasnya,” kata Zainuddin.(LP7/red)

Latest articles

Maxim-YPSSI Salurkan Santunan Rp14,6 Juta untuk Driver Kecelakaan di Manokwari

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Maxim bersama Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI) menyalurkan santunan biaya pengobatan sebesar Rp14.651.400 kepada mitra pengemudi berinisial HRS yang mengalami...

More like this

Pemprov Papua Barat Kejar Serapan Anggaran 95 Persen, Realisasi OPD Baru 53 Persen

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)...

Bondan Santoso Tekankan Keteladanan ASN dan Pentingnya Pengabdian kepada Negara

MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Ketua II Majelis Taklim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, Bondan...

Eduard Nunaki Ingatkan OPD Papua Barat, Pertanggungjawaban Keuangan Harus Tuntas 15 Desember

MANOKWARI, LinkPapua.id - Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Papua Barat, Eduard...