Pansus DPR RI Janji Otsus Jilid II Fokus Pendidikan-Ekonomi di Tanah Papua

Published on

Manokwari, Linkpapua.com – Gubernur Papua Barat Domingggus Mandacan mengikuti rapat bersama Panitia Khusus (Pansus) DPR RI membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Rapat digelar di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (3/5/2021).

Selain gubernur, rapat tersebut juga diikuti Ketua Pansus Otsus Komarudin Watubun dan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik, serta 15 anggota Pansus dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat.

Baca juga:  IPLR Papua Barat Latih 150 Pemuda dan UMKM agar Naik Kelas

Dalam rapat itu, Komarudin Watubun mengungkap, bahwa revisi Otsus memang merupakan inisiatif pemerintah pusat. Sehingga ada beberapa perubahan pasal, terutama terkait anggaran dan pemekaran daerah.

Revisi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 sebagaimana perubahan bahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus, dilakukan pemeritah pusat lantaran masa berlakunya yang akan habis pada tahun ini.

Baca juga:  Pj Gubernur Paulus Waterpauw Bakal Kunker ke Bintuni, Resmikan 17 Titik Sumur Bor-Serahkan Bantuan BBR

Namun demikian, sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi tetap menjadi tiga agenda program prioritas revisi Otsus. Sebab, tiga sektor itu diakuinya belum terakomodir selama 20 tahun perjalanan Otsus.

“Belum terakomodir, untuk itu tiga sektor tersebut menjadi program prioritas dalam revisi atau perubahan kedua Undang-Undang Otsus,” kata Watubun.

Sebagai informasi, pemerintah pusat sudah menyalurkan dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebanyak Rp138,65 triliun ke Papua dan Papua Barat, sejak 2002 silam. Penyaluran dana itu belum termasuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta belanja kementerian/lembaga.

Baca juga:  Kunjungi Semen Maruni, Ali Baham Harap OAP juga Bisa Duduki Posisi Manajemen

Ini diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mennggelar rapat dengan Komite I DPD – RI membahas RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (26/1/2021). (LP7/red)

Latest articles

Kepala Bappeda Papua Barat Paparkan Inisiatif Panel Sains New Guinea di...

0
ANTALYA, LinkPapua.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Prof Charlie D Heatubun memaparkan inisiatif pembentukan Science Panel for New Guinea, Northern...

More like this

Kepala Bappeda Papua Barat Paparkan Inisiatif Panel Sains New Guinea di Forum COP31 Turki

ANTALYA, LinkPapua.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Prof Charlie D...

Aloysius Paulus Tampung Aspirasi Pedagang-Petani Saat Reses di Sowi Manokwari

MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota DPRP Papua Barat Aloysius Paulus Siep menampung aspirasi pedagang, petani,...

Skema DBH Migas, Bupati Bintuni Usul 100 Persen Penerimaan Diatur Khusus

MANOKWARI, LinkPapua.id – Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy mengusulkan agar 100 persen penerimaan Dana...