Akhiri Konflik Papua, JDP Kembali Desak Jokowi Buka Upaya Dialog

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Pemerintah Indonesia diminta mengakhiri konflik panjang di Papua dengan memulai langkah-langkah dialog. Dialog diyakini sebagai jalan penyelesaian krisis kekerasan dan sosial di Papua.

“Dialog ini sangat relevan, penting, dan mendesak saat ini. Saya sangat yakin bahwa dialog akan menjadi “jembatan emas” menuju penyelesaian konflik sosial politik yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun di Tanah Papua,” terang Juru Bicara Jaringan Damai Papua (JDP), Yan Christian Warinussy.

Baca juga:  Jelang Masa Tenang, Sekretaris Koalisi HERO meminta bantuan Relawan dan Simpatisan HERO untuk menurunkan APK

Menurutnya, konflik Papua sudah menyita begitu banyak energi. Demikian juga melahirkan banyak korban di pihak rakyat Papua yang sangat jarang diselesaikan secara hukum hingga senantiasa meninggalkan peningkatan impunitas negara melalui anasir kekuatan TNI dan Polri.

“Sementara pada pihak lain, kematian sejumlah personel TNI dan Polri dalam banyak fakta kemudian menjadi “alat justifikasi” bagi ditetapkannya pelaksanaan operasi keamanan dan atau militer yang pada gilirannya melahirkan korban di kalangan rakyat sipil,” jelas Warinussy.

Baca juga:  Juru Bicara TPNPB-OPM: Dokter Itu yang Duluan Keluarkan Pistol

Ia mencontohkan, kematian tragis Pendeta Yeremias Zenanbani menjadi bukti bahwa operasi keamanan dan atau milite senantiasa mengakibatkan rakyat sipil menjadi korban. Oleh sebab itu JDP mengimbau pihak yang bertikai terus menerus di Tanah Papua yaitu TNI, Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) atau kelompok yang disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Kriminal Separatis Teroris (KKST) agar mau menyudahi pertikaian bersenjata dan mau menghentikan kekerasan ini.

Baca juga:  Ketua PWI Papua Barat Jalani Vaksin Dosis 2: Alhamdulillah tak Ada Gejala

Mereka juga diminta bersedia memulai dialog damai bersama pemerintah dan rakyat sipil di Tanah Papua.

JDP juga mendorong Presiden Joko Widodo untuk memulai kembali langkah menempuh dialog dengan menunjuk seorang utusan khusus guna memulai dialog informal dengan semua pihak.

“Ini adalah langkah penting demi memulai langkah persiapan dialog Papua-Jakarta tersebut. Harus segera dilakukan karena sudah terlalu banyak korban jiwa,” tandas Warinussy. (LP2/Red)

Latest articles

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 Tahun 2022 tentang pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan...

More like this

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT untuk Masyarakat Adat Sebyar

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22...

Perdasus DBH Migas Dirombak, Bupati Bintuni Desak Hak Masyarakat Adat Sebyar Jadi Prioritas

MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni mendesak perubahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)...

Bawa Potensi Mangrove Papua Barat ke COP31 Turki, Prof Charlie Tekankan Hak Masyarakat Adat

ANTALYA, LinkPapua.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Prof Charlie D...