Asosiasi Gubernur Se-Papua Akan Laporkan Program Prioritas ke Pemerintah Pusat

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Asosiasi gubernur se-Papua akan menyampaikan laporan program prioritas dan efisiensi anggaran ke pemerintah pusat. Hal ini menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan lanjutan antar gubernur se-Papua yang akan digelar dalam waktu dekat.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengungkapkan asosiasi akan memfokuskan pertemuan pada penyusunan dan pemantapan program strategis yang menjadi kebutuhan mendesak di wilayah Papua. Program-program itu nantinya akan dirumuskan bersama dan dilaporkan secara kolektif kepada kementerian terkait di tingkat pusat.

Baca juga:  Pemprov Papua Barat Paparkan LKPJ 2024, Realisasi PAD Hanya Capai 70 Persen

“Nantinya program-program di Papua melalui asosiasi gubernur se-Papua akan melaporkan kepada pemerintah pusat. Selain program nasional, program daerah juga akan menjadi prioritas dalam penyampaian tersebut,” ujarnya usai memimpin apel gabungan di Kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (8/4/2025).

Dominggus menjelaskan, asosiasi gubernur ini dibentuk saat seluruh gubernur mengikuti retreat di Magelang, Jawa Timur, dan kini diketuai Gubernur Papua Tengah. Setelah menjalani evaluasi internal pasca-pelantikan, seluruh gubernur se-Papua akan kembali bertemu untuk menyepakati program bersama.

Baca juga:  Bawaslu Minta KPU Siapkan TPS Khusus Bagi Pasien COVID-19

Dia menambahkan, selain membahas program strategis, pertemuan dengan pemerintah pusat juga akan menyentuh isu pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB), khususnya terkait kesiapan fasilitas dan penyerahan aset ke provinsi baru Papua Barat Daya.

Baca juga:  Pengawas Adhoc di Raja Ampat Dapat Jaminan Sosial dari BP Jamsostek

“Untuk DOB baru, pemerintah pusat lebih menekankan persiapan fasilitas perkantoran, gedung-gedung, dan pendukung lainnya sebelum pemekaran di mulai,” katanya.

Adapun pengusulan DOB untuk kabupaten baru di Papua Barat, kata Dominggus, akan dibahas pada kesempatan terpisah. “Sementara, untuk pengusulan DOB kabupaten baru akan dibahas lain waktu dan Komisi II DPR meminta datanya dan telah kami serahkan,” tambahnya. (LP14/red)

 

Latest articles

Serapan Dana Otsus di Papua Barat Baru 48,30%, Wondama Tertinggi-Manokwari Terendah

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Penyaluran dana otonomi khusus (Otsus) untuk 8 pemerintah daerah di Papua Barat baru mencapai 48,30% hingga triwulan III 2026. Teluk Wondama...

Gibran Ingin Mengundurkan Diri dari Wapres

More like this

Serapan Dana Otsus di Papua Barat Baru 48,30%, Wondama Tertinggi-Manokwari Terendah

MANOKWARI, LinkPapua.id – Penyaluran dana otonomi khusus (Otsus) untuk 8 pemerintah daerah di Papua...

Kapolda Papua Barat Pimpin Sertijab Karorena dan Kapolres Manokwari Selatan

MANOKWARI, Linkpapua.id-Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Alfred Papare, S.I.K., memimpin langsung upacara serah terima...

Pemkab Manokwari Koordinasikan Pengendalian Harga Bapok Jelang Nataru

MANOKWARI, Linkpapua.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari menggelar rapat koordinasi Sub Tim Barang Kebutuhan...