Asosiasi Gubernur Se-Papua Akan Laporkan Program Prioritas ke Pemerintah Pusat

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Asosiasi gubernur se-Papua akan menyampaikan laporan program prioritas dan efisiensi anggaran ke pemerintah pusat. Hal ini menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan lanjutan antar gubernur se-Papua yang akan digelar dalam waktu dekat.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengungkapkan asosiasi akan memfokuskan pertemuan pada penyusunan dan pemantapan program strategis yang menjadi kebutuhan mendesak di wilayah Papua. Program-program itu nantinya akan dirumuskan bersama dan dilaporkan secara kolektif kepada kementerian terkait di tingkat pusat.

Baca juga:  Lahan Susweni Panen Perdana, Yacob Fonbataba Harap Bisa Tekan Inflasi

“Nantinya program-program di Papua melalui asosiasi gubernur se-Papua akan melaporkan kepada pemerintah pusat. Selain program nasional, program daerah juga akan menjadi prioritas dalam penyampaian tersebut,” ujarnya usai memimpin apel gabungan di Kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (8/4/2025).

Dominggus menjelaskan, asosiasi gubernur ini dibentuk saat seluruh gubernur mengikuti retreat di Magelang, Jawa Timur, dan kini diketuai Gubernur Papua Tengah. Setelah menjalani evaluasi internal pasca-pelantikan, seluruh gubernur se-Papua akan kembali bertemu untuk menyepakati program bersama.

Baca juga:  Pj Gubernur Papua Barat: 512 Honorer Siap Diangkat Jadi ASN

Dia menambahkan, selain membahas program strategis, pertemuan dengan pemerintah pusat juga akan menyentuh isu pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB), khususnya terkait kesiapan fasilitas dan penyerahan aset ke provinsi baru Papua Barat Daya.

Baca juga:  Musda Bersama BKPRMI Kabupaten di Papua Barat, Pemuda Masjid Bersatu untuk Pembinaan Masyarakat

“Untuk DOB baru, pemerintah pusat lebih menekankan persiapan fasilitas perkantoran, gedung-gedung, dan pendukung lainnya sebelum pemekaran di mulai,” katanya.

Adapun pengusulan DOB untuk kabupaten baru di Papua Barat, kata Dominggus, akan dibahas pada kesempatan terpisah. “Sementara, untuk pengusulan DOB kabupaten baru akan dibahas lain waktu dan Komisi II DPR meminta datanya dan telah kami serahkan,” tambahnya. (LP14/red)

 

Latest articles

Wabup Bintuni Lepas 70 Anggota Kafilah MTQ XI Papua Barat ke...

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni Joko Lingara melepas 70 anggota kafilah Kabupaten Teluk Bintuni untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)...

More like this

Polda Papua Barat Alami Penyegaran Organisasi, Sejumlah PJU dan Kapolres Dimutasi

‎MANOKWARI, Linkpapua.id-Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan terhadap sejumlah Perwira...

Dandim Teluk Bintuni: Negara Siap Dampingi Eks Simpatisan yang Kembali ke NKRI

MANOKWARI, Linkpapua.id-Suasana haru menyelimuti halaman Makodam XVIII/Kasuari, Manokwari, pada Kamis (25/6/2026). Sebanyak 10 eks...

24 Kontingen Bersaing di Kategori Paduan Suara Wanita Pesparawi Nasional 2026

MANOKWARI, LinkPapua.id – Sebanyak 24 kontingen dari berbagai provinsi bersaing pada kategori paduan suara...