Cegah Klaster Perkantoran, Kebijakan WFH Pemprov PB Dinilai Langkah Terbaik

Published on

MANOKWARI,Linkpapua.com- Pemerintah Provinsi Papua Barat mengambil kebijakan dengan menerapkan work from home (WFH) dan work from office (WFO) akibat kembalinya melonjaknya angka kasus positif Covid-19 dianggap merupakan langkah terbaik.

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani, mengatakan langkah ini dianggap dapat menekan penyebaran Covid-19. “Memang dengan terus meningkatnya Covid-19 di Papua Barat, salah satu langkah yang diambil adalah menerapkan WFH dan WFO bagi ASN di lingkup Pemprov Papua Barat,” kata Lakotani.

Baca juga:  Rakerda Gubernur se-Papua, Waterpauw Dorong Daerah Ciptakan Iklim Investasi Sehat

Pemerintah, kata dia, tidak mungkin memaksakan seluruh ASN untuk ke kantor atau WFO dengan risiko penyebaran Covid-19 makin meningkat atau muncul klaster perkantoran.

“Kita tidak ingin jika dipaksakan penerapan beraktivitas di kantor seperti biasa dapat menjadi klaster baru nantinya. Ini menjadi kebijakan penting yang harus diambil,” beber Lakotani.

Sementara, untuk penutupan pintu transportasi ke Papua Barat, menurutnya, masih harus dibicarakan dengan sejumlah pihak, termasuk Satgas Covid-19 Papua Barat.

Baca juga:  Pj Gubernur Ali Baham Ingin Seleksi DPRK Tujuh Kabupaten Mulus Tanpa Gugatan

“Yang juga menjadi perhatian kita adalah jalur transportasi ke Papua Barat. Sehingga akan dibicarakan dengan Satgas Covid, apakah perlu ketegasan apabila dari luar Papua Barat masuk harus menggunakan PCR test bukan lagi rapid antigen,” tuturnya.

“Sehingga yang masuk ke Papua Barat benar-benar orang yang sehat. Termasuk juga yang baru datang dari daerah yang angka Covid-nya tinggi terlebih dahulu melakukan isolasi selama 14 hari,” tambahnya.

Baca juga:  Pj Gubernur Ali Baham Dilantik Jadi Ketua ICMI Papua Barat

Dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ke depan Pemprov dan Satgas Covid-19 Papua Barat akan berkomunikasi dengan pihak lainnya, seperti Kapolda dan Pangdam.

Penerapan WFH dan WFO di lingkup Pemprov Papua Barat sesuai dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Dominggus Mandacan Nomor: 061.12/1273/GPB/2021 tertanggal 24 Juni-13 Juli 2021. (LP2/Red)

Latest articles

‎JKN Bantu Biaya Perawatan Infeksi Paru-Paru Yuliana Kapisa di Manokwari Selatan

0
MANSEL, LinkPapua.id - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membantu biaya perawatan Yuliana Kapisa (47), warga Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel), Papua Barat, yang didiagnosis...

More like this

Bawaslu-DPR Papua Barat Petakan Potensi Konflik Kuota OAP dan Perempuan di Pemilu 2029

MANOKWARI, LinkPapua.id – Bawaslu Papua Barat bersama DPR Papua Barat (DPRPB) memetakan potensi konflik...

DPW PPP Papua Barat Desak DPP Segera Tunjuk Sekjen-Waketum Baru

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Papua Barat mendesak...

‎Hingga Pukul 15.00 WIT, Tipikor Polda Papua Barat Sisir Bukti Dugaan Korupsi Hibah Rp7,3 Miliar

MANOKWARI, LinkPapua.id – Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Papua Barat masih menyisir dan...