BINTUNI, linkpapua.com – Dalam dua pekan, Pemkab Teluk Bintuni digoyang dua gelombang unjuk rasa. Dua aksi ini sama-sama mengusung isu yang menyita perhatian publik.
Yang pertama adalah aksi demonstrasi ratusan guru yang menyoroti rekrutmen guru kontrak. Lalu yang kedua unjuk rasa masyarakat Sebyar yang menuntut pembayaran kompensasi tanah adat Rp34 miliar.
Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw pun merespons aksi ini. Ia mempersilakan semua pihak untuk menyuarakan pendapat. Tapi ia meminta harus tetap dalam koridor hukum.
“Silahkan sampaikan aspirasi dengan baik, pada prinsipnya memang demo dijamin oleh UU. Namun jangan anarkis aja.
Jangan mencaci maki. Karena itu bisa sampai ke ranah hukum,” tandas Kasihiw usai melepas pengiriman 19 orang kelulusan P2TIM (Petrotekno) ke Brunei Darussalam, Selasa (16/11/2021).
Kasihiw meminta tokoh-tokoh adat Sebyar berupaya menyelesaikan masalah kompensasi itu dengan duduk bersama.
“Bicarakan baik-baik. Jangan selalu berpikir negatif. Karena pemerintah ini
bekerja bukan duduk-duduk saja,” ketusnya.
Menurut Kasihiw, demo yang dilakukan masyarakat Sebyar bisa dipahami. Karena penantian mereka sudah terlalu lama.
“Saya bisa merasakan kekecewaan saudara-saudara. Sudah berusaha ke mana-mana. Bahkan sampai di pusat tapi mereka hanya dijanjikan akan dibayar,” ucapnya.
Kasihiw menilai aksi tempo hari adalah akumulasi dari penantian yang lama. Hanya saya kata dia, masyarakat juga perlu memahami bahwa pemerintah tetap memperjuangkan semua itu.
“Jadi saya minta masyarakat tolong bersabar. Saya sudah jelaskan ke mereka, sebab ini menyangkut regulasi, dong bilang su ketemu dengan Menteri ini, Menteri ini. Saat ini pemerintah daerah dan provinsi lagi semangat urus, dan jangan bikin sampai bikin kita lemah,” jelasnya.
Diungkapkan Kasihiw, pemerintah ini secara berjenjang bekerja berdasarkan aturan perundang – undangan.
Mengenai aksi para guru, Kasihiw menyesalkannya. Menurut dia, itu tak perlu terjadi.
“Seharusnya itu tidak perlu ada demo, kan keputusan itu belum final. Baru keputusan dari kepala dinas. Nanti finalnya kepala dinas ketemu dengan bupati. Lalu finalnya di situ,” ujar Petrus.
Dikatakan Petrus, hasil seleksi guru kontrak itu belum menjadi keputusan akhir. Tapi aksi malah sudah terjadi.
Diungkapkan Bupati, ia sudah memberi kesempatan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan perbaikan. Diakuinya, perekrutan ini memang kesannya karut marut.
Seharusnya kata dia, seleksi harus mengutamakan guru-guru yang sudah lama mengabdi. Tetapi dengan catatan mereka benar benar disiplin selama bekerja.
“Jangan hanya harap gaji saja tidak pernah berada di tempat tugas. Dan kalau memang masih kurang berarti merekrut yang baru lagi,” tegasnya. (LP5/red)
