SORONG, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meninjau pemukiman kumuh di Kota Sorong. Pemerintah menemukan fakta memprihatinkan terkait banyaknya rumah warga pesisir yang tidak memiliki fasilitas sanitasi layak.
“Masih banyak masyarakat yang tinggal dalam kondisi yang jauh dari layak. Ada yang belum memiliki sanitasi memadai dan kondisi ini berlangsung sudah puluhan tahun,” kata Menteri Ara usai meninjau lokasi, Senin (27/4/2026).
Ara menyebut sebagian warga kawasan pesisir bahkan telah menunggu penanganan pemerintah selama 20 hingga 30 tahun. Kondisi ini menjadi potret lemahnya perhatian terhadap persoalan dasar permukiman di wilayah timur Indonesia.
Pemerintah pusat berencana merenovasi sekitar 21 ribu rumah tidak layak huni di enam provinsi di tanah Papua. Kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menitikberatkan pada kehadiran negara bagi masyarakat di kawasan kumuh dan tertinggal.
Lebih jauh, Ara menekankan pentingnya pengawasan serius karena program serupa sebelumnya kerap terkendala validitas data hingga kualitas bangunan. Pemerintah akan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar pemetaan agar bantuan tepat sasaran.
“Program ini akan segera dilaksanakan dan harus benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ucapnya.
Selain mengandalkan APBN, pemerintah mendorong dukungan sektor perbankan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Ara mengeklaim realisasi KUR perumahan menunjukkan tren positif dengan tingkat penyerapan nasional yang hampir habis.
Meskipun begitu, sejumlah pengamat menilai skema kredit perlu menyesuaikan kondisi ekonomi warga pesisir yang bekerja di sektor informal. Masyarakat membutuhkan mekanisme subsidi dan pendampingan kuat agar program tersebut menjangkau kelompok paling rentan.
Ara menegaskan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPS, dan perbankan penting dalam percepatan program. Dia berharap langkah ini mampu menciptakan lingkungan sehat bagi masyarakat Papua.
“Kami berharap program ini dapat meningkatkan kualitas hunian serta menciptakan lingkungan yang sehat dan layak bagi masyarakat di tanah Papua,” tutupnya. (LP14/red)
