Dominggus Semprot 23 OPD Papua Barat Belum Input Data SiRUP, Proyek Bisa Molor

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegur kinerja administrasi puluhan organisasi perangkat daerah (OPD) yang hingga kini belum menginput data rencana pengadaan barang dan jasa. Kelalaian ini dinilai fatal karena berpotensi besar menghambat seluruh tahapan pelelangan proyek pembangunan di wilayah Bumi Kasuari untuk tahun anggaran 2026.

“Per hari ini 30 Maret, baru 25 OPD yang melakukan penginputan dalam sistem aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). Itu pun persentasenya berbeda-beda, ada yang sudah 100 persen, 80, 70, bahkan ada yang baru 20 persen. Sementara 23 OPD masih 0 persen atau belum menginput data,” ujar Dominggus saat memimpin apel gabungan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (30/3/2026).

Baca juga:  Operasi Ketupat Mansinam: Peta Titik Rawan, Manokwari-Sorong Jadi Perhatian

Dominggus menyoroti ketimpangan progres antar-instansi yang dianggap menunjukkan kurangnya koordinasi dan disiplin kerja di tingkat pimpinan perangkat daerah. Dia menegaskan SiRUP adalah fondasi untuk memulai tender secara transparan dan akuntabel.

“Segera selesaikan penginputan agar proses pelelangan bisa berjalan. Jangan sampai terlambat dan berdampak pada penyerapan anggaran di akhir tahun,” tegasnya.

Keterlambatan input data ini berdampak domino pada jadwal pelelangan yang otomatis akan ikut bergeser atau molor dari target semula. Jika kondisi ini dibiarkan, pengerjaan proyek fisik di lapangan dikhawatirkan baru akan dimulai menjelang akhir tahun yang berisiko menurunkan kualitas bangunan.

Baca juga:  Ketua Komisi II DPR RI Sebut Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Segera Terjawab

Selain masalah kualitas, lambannya proses administrasi ini juga menutup peluang bagi kontraktor lokal untuk bersaing secara sehat dalam proses lelang. Waktu pelaksanaan yang semakin sempit sering kali membuat pelaku usaha daerah kesulitan memenuhi syarat teknis pengerjaan proyek yang mepet.

Gubernur meminta seluruh kepala OPD yang masih mencatatkan angka nol persen untuk segera melakukan langkah luar biasa guna mengejar ketertinggalan tersebut. Pengawasan melekat akan dilakukan secara ketat untuk memastikan seluruh rencana paket pekerjaan segera diumumkan kepada publik.

Baca juga:  Ibadah Minggu, Pj Gubernur Papua Barat Bahas Isu Kemiskinan dan Stunting

Penyerapan anggaran yang rendah menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi daerah jika belanja pemerintah tidak tersalurkan tepat waktu. Disiplin administrasi dituntut menjadi napas utama bagi setiap birokrat demi menjamin keberlangsungan pembangunan di Papua Barat.

Upaya efisiensi dan transparansi belanja daerah dipastikan tidak akan tercapai maksimal selama kepatuhan terhadap sistem digital masih rendah. Pemerintah provinsi kini mengancam akan memberikan evaluasi khusus bagi pimpinan OPD yang terbukti abai terhadap tahapan krusial pengadaan ini. (LP14/red)

Latest articles

‎Gubernur dan Bupati Se-Papua Barat Temui Kemendagri, Perjuangkan Kepastian DBH Migas...

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama perwakilan pemerintah dari tujuh kabupaten menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperjuangkan kepastian alokasi Dana...

More like this

BPK Papua Barat Sebut Pergantian Pejabat OPD Pemda Bisa Ganggu Pengawasan Keuangan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menyebut pergantian pejabat organisasi...

BPK Papua Barat Tegaskan Audit Bukan Sekadar Temukan Kerugian, Hasil Harus Berdampak ke Masyarakat

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menegaskan hasil pemeriksaan keuangan...

‎Buka Konferensi Sinode XII Kingmi, Wagub Papua Barat Dorong Gereja Perkuat Kemandirian dan Tata Kelola

MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani mendorong Gereja Kemah Injil...