DPRD Wondama Kritik Sektor Pendidikan: Mutu Rendah, Guru tak Merata

Published on

WASIOR, linkpapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Teluk Wondama mengkritisi sektor pendidikan di daerah itu yang belum banyak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Mutu layanan pendidikan dinilai masih belum mencapai standar yang dipersyaratkan.

Untuk itu DPRD mendorong perlu adanya terobosan untuk bisa mendongkrak kualitas pendidikan. DPRD menyebut, untuk mencapai standar yang diharapkan dibutuhkan suntikan anggaran.

“Di antaranya, kita butuh penyediaan anggaran untuk bantuan pendidikan atau beasiswa bagi siswa dari kalangan kurang mampu terutama untuk masyarakat asli Wondama,” demikian Ketua Komisi C Remran Sinadia di hadapan rapat paripurna saat membacakan rekomendasi DPRD menanggapi LKPJ bupati, Jumat pekan lalu.

Baca juga:  Rakernas APTISI, Prof Hammar Jabat Ketua Divisi Penguatan Indonesia Timur

Menurut Remran, selain anggaran, penambahan tenaga guru terutama pada sekolah-sekolah di wilayah terpencil dan terjauh juga harus diprioritaskan. Ia juga mendorong penyediaan sarana prasarana (sarpras) pendukung berupa rumah tinggal bagi guru, laboratorium dan perpustakaan serta jaringan listrik dan internet ke sekolah.

“Termasuk pemberian tunjangan yang layak bagi guru PNS maupun honorer yang bertugas di daerah yang jauh dan terisolir,” terang dia.

Baca juga:  Dirlantas Polda Papua Barat Ajak Media Berperan dalam Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas

Remran menilai, dalam mendukung kualitas SDM sektor pendidikan juga dibutuhkan penempatan pejabat yang objektif. Mengedepankan kompetensi.

“Penempatan pejabat maupun PNS pada Dinas Pendidikan harus memperhatikan aspek kompetensi dan kemampuan yang berkorelasi dengan dunia pendidikan,“ lanjut Remran.

Lembaga legislatif itu juga merekomendasikan agar penempatan tenaga guru dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan tidak menumpuk pada sekolah-sekolah di wilayah perkotaan.

Baca juga:  Dinas Pendidikan Papua Barat Tepis Kekurangan Guru: Penyebarannya Tak Merata

Selanjutnya, optimalisasi Dana BOS dan BOSDa untuk peningkatan mutu pendidikan dengan pengawasan secara berkala oleh Dinas Pendidikan.

“Pengangkatan kepala sekolah harus sesuai dengan persyaratan yang berlaku dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman melalui proses seleksi,“ imbuh Remran.

Bupati Hendrik Mambor melalui sambutan tertulis dibacakan Wakil Bupati Andarias Kayukatuy menyatakan Pemkab akan memperhatikan saran dan masukan DPRD yang termuat dalam rekomendasi DPRD terhadap LKPj Kepala Daerah tahun 2022. (Rex)

Latest articles

Kasus SMA Taruna Manokwari, DPRP Papua Barat Panggil Kadisdik-Kepsek

0
MANOKWARI, LinkPapua.id - DPRP Papua Barat bereaksi keras atas insiden pengeroyokan massal senior terhadap junior di SMA Taruna Nusantara Manokwari. Lembaga legislatif ini menjadwalkan...

More like this

Polda Papua Barat Ungkap Kasus Peredaran Narkotika Jenis Ganja, Tiga Orang Diamankan

MANOKWARI, Linkpapua.id – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Papua Barat kembali berhasil mengungkap tindak...

Pra Rakorda Bangga Kencana 2026, BKKBN Papua Barat Perkuat Sinergi dan Evaluasi Program

MANOKWARI, Linkpapua.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN)/Kementrian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)...

Antusias Tinggi, Ganeta Battle of Schools di Manokwari Masuki Hari Ketiga

MANOKWARI, Linkpapua.id-Penyelenggaraan Ganeta Battle of Schools tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Manokwari memasuki...