JAKARTA, LinkPapua.com – Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat di Papua Barat harus dilakukan melalui kombinasi pendekatan berbasis budaya dan data. Strategi ini dinilai sebagai kunci keberhasilan dalam menanggulangi kemiskinan sekaligus memperkuat peran masyarakat adat sebagai aktor utama pembangunan sosial.

“Pemberdayaan masyarakat di Papua Barat harus dimulai dari penguatan peran masyarakat adat sebagai pelaku utama pembangunan sosial,” ujar Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, dalam audiensi bersama perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan masyarakat adat Papua Barat di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Menurut Agus, pendekatan intervensi sosial di Papua Barat tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2025 menunjukkan Papua Barat merupakan provinsi dengan kontribusi terendah terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Sebaliknya, angka kemiskinan tertinggi masih terdapat di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Agus menyebut data ini menjadi pijakan penting. Namun, tidak bisa hanya mengandalkan data statistik, juga harus memahami struktur sosial-budaya masyarakat Papua Barat.

Dalam audiensi tersebut, sejumlah tokoh adat turut menyampaikan pandangan. Charles M Imbir dari Institusi Usba Raja Ampat menekankan pentingnya menjembatani kebijakan nasional yang bersifat top-down dengan kearifan lokal yang bersifat bottom-up.

“Maka penting ada ruang temu antara keduanya agar masyarakat adat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dari pembangunan,” katanya.

Hal senada disampaikan Semuel Awon, Pimpinan Dewan Adat Wilayah III Domberay. Dia menilai intervensi sosial yang tidak mempertimbangkan kekhususan Papua justru bisa menimbulkan resistensi.

“Kami bukan menolak bantuan, tapi pendekatannya harus sesuai dengan struktur sosial kami. Masyarakat Papua punya kearifan dan sistem adat sendiri yang perlu dihormati,” ucapnya.

Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial, I Ketut Supena, menegaskan pemberdayaan yang berhasil adalah yang mengintegrasikan kebijakan nasional dengan realitas lokal.

“Program pemberdayaan yang berhasil adalah program yang mengintegrasikan kebijakan nasional dengan realitas lokal. Itulah mengapa pendekatan kolaboratif dengan masyarakat adat menjadi sangat penting,” terangnya. (*/red)