Ketua DPR PB Tegaskan tak Ada Kebijakan Merumahkan Honorer karena Efisiensi Anggaran

Published on

MANOKWARI,Linkpapua.com – Ketua DPR Papua Barat (DPRPB) Orgenes Wonggor menegaskan, efisiensi anggaran tidak berdampak pada keberlanjutan tenaga honorer. Efisiensi hanya untuk memangkas pos-pos belanja pemerintah yang dianggap tidak produktif.

“Efisiensi anggaran itu merujuk pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dan ternyata setelah kita bertemu TAPD, informasi yang tersebar itu tidak benar. Tidak ada kebijakan Pemprov Papua Barat yang terkait dengan merumahkan honorer,” kata Owor, Jum’at (21/2/2025).

Menurut Wonggor, pemprov secara tegas bahwa efisiensi anggaran itu berlaku pada pengurangan honorarium kegiatan. Serta pengurangan itu berlaku pada jam-jam kerja tertentu saja.

Baca juga:  Pemprov Papua Barat Serahkan Bantuan Untuk 275 Penyandang Disabilitas

“Gaji dan tunjangan lainnya, tidak ada pengurangan. Honorarium kegiatan itu yang ada pengurangan. Tidak ada pemberhentian atau merumahkan honorer seperti yang muncul di media. Pj sekda sudah menegaskan soal ini,” ujarnya.

Dirinya memastikan dan penjelasan soal isu honorer dirumahkan terkuat dalam pertemuan DPRPB bersama ketua TAPD. Serta dihadiri oleh Pj Sekda Yacob Fonataba. Pertemuan berlangsung di Jakarta pada 19 Februari.

Baca juga:  Reses di Anday, Adrianus Mansim Disodori Setumpuk Aspirasi

Wonggor melanjutkan, bahwa DPRPB memaksimalkan waktu luang yang ada di sela menunggu agenda pelantikan serentak kepala daerah pada 20 Februari.

“Pertemuan di tanggal 19 itu juga untuk menegaskan persoalan tersebut tuntas di masa kepemimpinan Pj gubernur dan Pj sekda. Mengingat pada 20 Februari, gubernur dan wakil gubernur, serta sekda definitif sudah resmi memulai tugasnya,” tuturnya.

“Kalau sudah lepas posisi itu pasti kita sudah tidak bisa mengundang dalam kapasitas sebagai Pj sekda lagi, dan persoalan yang urgen itu segara kita bahas dan minta penjelasan sehingga menjadi terang,” tambah dia.

Baca juga:  Konferensi Masyarakat Adat Papua, Sekjen Leonard Imbiri Minta Seluruh Pihak Mendukung

Dalam kesempatan yang sama Wonggor mengatakan, DPRPB akan bertemu dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Pertemuan ini segera diagendakan, untuk membahas masalah honorer termasuk mengomunikasikan soal Tenaga Harian Lepas (THL).

“Sekda sudah menjelaskan soal honorer, tidak ada yang diberhentikan (dirumahkan). Kita sudah minta penjelasan soal ini. Akan diagendakan pertemuan dengan BKD, kita juga akan komunikasikan soal THL,”Imbuhnya. (LP14/red)

Latest articles

SMPN 2 Kaimana Dapat Bantuan Alat Musik Keroncong Nelon dan Paket...

0
KAIMANA, Linkpapua.id – Bank Papua Cabang Kaimana menelurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) bidang pendidikan kepada SMP Negeri 2 Kaimana berupa bantuan alat musik...

Bupati Kaimana Lepas 10 Peserta Ziarah Rohani

More like this

Yustina Ogoney, Perempuan Moskona Pertama yang Dipercaya Pimpin OPD di Teluk Bintuni

MANOKWARI, Linkpapua.id-Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy,S.E.,M.H., resmi menunjuk Yustina Ogoney, S.E., M.M. sebagai Pelaksana...

Pemprov Papua Barat Kejar Serapan Anggaran 95 Persen, Realisasi OPD Baru 53 Persen

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)...

Wabup Mugiyono Harap KKL Berkontribusi dalam Pembangunan Manokwari

MANOKWARI, Linkpapua.id – Musyawarah Daerah (Musda) I Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kerukunan Keluarga Laporo...