MANOKWARI, Linkpapua.com – Penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi yang kini ditangani penegak hukum di Papua Barat masih jadi misteri. Bahkan kasus ini terkesan mandek di Aparat Penegak Hukum (APH) Papua Barat.
Sebut saja yang pernah dimunculkan oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat di antaranya Dana Hibah Keagamaan dan Kemahasiswaan di BPKAD Papua Barat, Dugaan Korupsi Proyek pembangunan Puskesmas Aisandami di Teluk Wondama, juga kasus tunggak Pembangunan Huntara di Susweni.
Sementara yang pernah disampaikan ke Publik dari Polda Papua Barat di antaranya, kasus dugaan korupsi pengadaan Kapal Kargo di Sorong Selatan yang menyeret mantan bupati.
Selanjutnya, Pemberian Dana Hibah ke Yayasan Tipari dari Pemkab Sorong Selatan yang menyeret bupati saat ini, serta pemeriksaan awal terhadap Bupati Fakfak oleh Penyidik Polda dimana diduga ia tersandung korupsi saat menjabat Kepala Dinas Perikanan.
“Hari Anti Korupsi se-Dunia pada 9 Desember 2021 hari ini merupakan tonggak sejarah dimulainya aksi nyata dan serius dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (MU PBB) yang telah mengadopsi Konvensi PBB untuk menentang Korupsi,” kata Direktur LP3BH Manokwari, Yan Cristian Warinussy, Kamis (9/12/2021).
Ia menjelaskan, Peringatan Hari Anti Korupsi sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap korupsi dan peran konvensi dalam memerangi dan mencegah terjadinya korupsi.
Hari Anti Korupsi mulai ditetapkan pada tahun 2005 dan tahun 2021 ini merupakan Peringatan ke-16 tahun. Sebagai salah satu Penerima Penghargaan Anti Korupsi dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
“Saya berpandangan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Tanah Papua masih banyak yang belum berjalan secara baik,” tuturnya.
Salah satu sebabnya adalah karena belum nampak adanya keseriusan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sesuai amanat UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Serta berdasarkan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Contoh kasus di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat sejak tahun 2020 telah dilakukan penyelidikan, misalnya kasus dugaan penyalahgunaan keuangan berindikasi korupsi dalam kegiatan pengelolaan Dana Hibah bidang keagamaan dan kemahasiswaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat,” beber Yan.
Tak hanya itu, ada juga proyek pembangunan Puskesmas Aisandami di Kabupaten Teluk Wondama. Kemudian kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah bagi Yayasan Tipari dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan pada tahap penyelidikan di Polda Papua Barat.
“Menurut saya ini perkara yang semestinya didorong untuk ditingkatkan ke tahap penyelidikan, karena saya indikasi kerugian negaranya sangat besar,” ujarnya.
“Selain itu juga tunggakan perkara dugaan penyalahgunaan dana pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Pemerintah Kabupaten Manokwari yang masih “diendapkan” di Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari,” tambahnya.
Peringatan Hari Anti Korupsi ke-16, pada 9 Desember 2021 ini kiranya menjadi tonggak digalakkannya langkah penegakan hukum di Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat. (LP2/Red)
