MANOKWARI,Linkpapua.com – Pengusaha orang asli Papua (OAP) memprotes musyawarah provinsi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Papua Barat yang dipandang mendiskreditkan OAP. Pengusaha OAP menyebut, musprov sengaja menerapkan persyaratan bagi kandidat ketua Kadin yang memberatkan pengusaha OAP.
Protes disuarakan di arena musprov Rabu (26/6/2024) di Aston Niu Hotel Manokwari.
Salah satu pengusaha, Jack Wanggai mengatakan, pengusaha OAP merasa Musprov V Kadin tidak adil bagi orang asli Papua. Semestinya kata dia, musyawarah di suarakan dengan jelas dan melibatkan pengusaha-pengusaha termasuk pengusaha Papua.
“Saya sebagai pengusaha OAP merasa musprov ini gagal dan harus ditunda. Saya baru mendengar musprov 2 hari yg lalu dan kami pengusaha OAP tidak dilibatkan, sementara kami merasa mempunyai hak untuk terlibat dalam organisasi seperti Kadin,” ujar Jack.
Menurut Jack, persyaratan bagi calon ketua Kadin sengaja didesain untuk menghalangi pengusaha OAP. Di antaranya persyaratan biaya pendaftaran yang mencapai Rp500 juta.
“Walaupun diturunkan menjadi Rp300 juga itupun terlalu berat bagi kami OAP. Kami merasa ini sudah direncanakan agar menghalangi pengusaha OAP untuk mencalonkan sebagai ketua,” ketusnya.
Karena itu pihaknya menginginkan agar Musprov V Kadin ditunda. Jack mendesak agar aturan main direvisi ulang untuk memberi ruang kepada OAP untuk berkompetisi.
“Jika musprov ditunda maka masih bisa dilanjutkan hari esok dengan catatan harus direvisi. Ini bukan Kadin Sulawesi, Kadin Sumatra, Kadin Jawa, Kadin Kalimantan. Ini Kadin Papua ada UU Otonomi Khusus sehingga kami juga punya hak. Kami tidak menerima jika yang menjadi ketua Kadin Papua Barat bukan orang asli Papua,” tegasnya.
Menurutnya, nama-nama bakal calon Kadin Papua Barat bermasalah. Jack menilai, mereka tidak layak menjadi ketua Kadin.
“Saya lihat calon nama-nama ketua ini semuanya bermasalah. Saya takutnya jika nantinya terpilih bagaimana nasib kita OAP,” ucapnya.
Victor Warabai, salah satu bakal calon Kadin yang mengundurkan diri juga melayangkan protes. Victor mundur dari pencalonan setelah mengetahui biaya pendaftaran yang dinilai memberatkan.
“Banyak orang asli Papua di luaran sana yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua Kadin, tetapi terkendala masalah mahar. Saya juga mundur karena biaya pendaftaran yang sangat mahal,” terang dia.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Yaset Valentinus W yang merupakan pengusaha asli Papua. Yaset menilai Kadin tidak memperhatikan OAP padahal hal itu tertuang dalam otsus di tanah Papua.
“Lihat ini di dalam buku panduan Musprov V tidak ada perhatian terkait pemberdayaan orang asli Papua,” katanya.
Menurutnya, Kadin harusnya bekerja sama dengan pemprov dalam pemberdayaan terhadap orang asli Papua serta melibatkannya dalam kepengurusan Kadin.
“Kalau begini untuk apa ada Kadin. Kami sebagai OAP tidak dilibatkan. Bubarkan saja kegiatan ini dan direvisi ulang, kegiatan ini gagal,” tandas Yaset. (LP14/red)
