MANOKWARI,Linkpapua.com – Pemprov Papua Barat tengah menyusun konsep Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS) untuk rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Proses penyusunan KLHS akan melibatkan lintas komponen, termasuk masyarakat adat.
Dalam rangkaian ini, Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat melakukan kick off dan konsultasi publik pertama. Kick off digelar di Swiss-belhotel Manokwari, Senin (11/11/2024).
Plt Sekda Papua Barat Yacob S Fonataba mengatakan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam suatu wilayah. Ia menyebut, KLHS merupakan bagian integral dari upaya rencana menyusun RPJMD Papua Barat tahun 2025-2029.
Fonataba menuturkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika memahami dampak lingkungan, sosial dan ekonomi dari setiap tindakan pembangunan yang akan dilakukan. Diketahui bahwa lingkungan yang sehat bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi tanggung jawab semua pihak yang berkepentingan.
“Maka seluruh pemangku kepentingan semua stakeholder, pemerintah daerah, kabupaten se-Papua Barat, lembaga lingkungan, akademisi, masyarakat adat, komunitas dan sektor swasta untuk berpartisipasi aktif dalam penyusunan KLHS,” ujarnya.
Dikatakannya, konsultasi publik ini bertujuan melihat capaian dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah dilaksanakan. Di mana muaranya adalah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta menetapkan isu-isu strategis.
“Bapak/ibu juga perlu melihat tren yang sekarang berjalan yaitu kebijakan nasional dalam rangka ketahanan pangan. Dimana ada kawasan areal hutan tertentu sudah harus dibuka untuk kepentingan lahan sawah,” tutur Fonantaba.
Kepala DLHP Provinsi Papua Barat Reymond Richard Hendrik Yap mengatakan, kick-off ini merupakan langkah awal dalam menyusul KLHS rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dalam rapat ini akan ditetapkan beberapa hal.
Kedua, melihat capaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Papua Barat. Ketiga, menjaring isu lingkungan, sosial dan ekonomi.
“Dari tujuan itu dapat diperoleh rekomendasi KLHS untuk dapat diselesaikan pada tahun 2025-2029. Diharapkan peserta yang hadir dapat berpartisipasi dalam memberikan informasi dan data dalam menunjang KLHS rencana pembangunan menengah daerah provinsi Papua Barat,” kata dia.
Reymond percaya KLHS adalah langkah penting dalam menuju pembangunan yang berkelanjutan. KLHS sendiri harus membuat kajian kapasitas data dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan dan dampak risikonya terhadap lingkungan hidup.
“Pembangunan berkelanjutan akan menjadi dasar visi tahun 2025 hingga 2029. Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak yang terlibat dan memberikan laporan kemajuan proses ini,” terang dia. (LP14/red)
