JAKARTA, LinkPapua.id – Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Apindo bereaksi terhadap wacana pemerintah yang ingin menerapkan kebijakan work from home (WFH) sehari dalam sepekan. Kebijakan ini dianggap perlu kajian mendalam karena berpotensi mengganggu produktivitas dan operasional dunia usaha di tengah upaya penghematan BBM nasional.
“Terkait wacana kebijakan seperti work from home (WFH) tentu perlu dilihat desain kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu seperti apa, sekaligus mencermati pemetaan dampaknya dalam banyak aspek, termasuk dari sudut pandang produktivitas dan keberlangsungan operasional dunia usaha,” kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam keterangannya, beberapa waktu lalu.
Shinta meminta pemerintah agar tidak tergesa-gesa dalam menetapkan regulasi bekerja dari rumah tersebut. Dia menekankan perlunya pemetaan menyeluruh mengenai dampak kebijakan terhadap keberlangsungan berbagai sektor usaha.
“Jika wacana ini nantinya diterapkan, tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor,” katanya.
Pengusaha menilai sektor manufaktur hingga logistik tidak mungkin menjalankan WFH karena membutuhkan kehadiran fisik pekerja. Namun, skema ini dinilai lebih memungkinkan untuk diterapkan pada sektor teknologi informasi dan industri kreatif.
“Ini berlaku untuk ASN dan juga sebagai imbauan bagi swasta, khususnya yang tidak terkait pelayanan publik,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menko Airlangga menjelaskan wacana WFH ini diprioritaskan untuk aparatur sipil negara (ASN) dan bersifat imbauan bagi pihak swasta. Sektor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dipastikan tetap bekerja secara luring di kantor.
“Akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan melakukan,” ucapnya.
Pemerintah saat ini tengah mematangkan teknis penerapan kebijakan tersebut di tingkat kementerian terkait. Rencananya, aturan efisiensi kerja ini mulai diberlakukan setelah masa libur Lebaran 2026 berakhir.
“Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” beber Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Mensesneg Prasetyo menyebut kebijakan ini merupakan arahan Presiden untuk mendorong efisiensi di lingkungan kerja. Upaya ini dilakukan guna menekan konsumsi BBM akibat memanasnya konflik geopolitik di wilayah Timur Tengah.
“Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden pada saat sidang kabinet paripurna bahwa kita sedang merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka kita mulai menyadari bahwa kita semua harus bersama-sama mengefisienkan diri kita dalam hal bekerja,” jelasnya.
Pihak Istana menegaskan skema kerja jarak jauh ini murni sebagai langkah penghematan energi secara kolektif. Meski demikian, pemerintah menjamin pasokan energi dalam negeri tetap berada dalam kondisi aman dan tidak terganggu.
“Sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insyaallah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman,” ungkapnya. (*/red)
