Presiden Prabowo Resmikan PP Perlindungan Anak di Era Digital

Published on

JAKARTA, LinkPapua.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, Jumat (28/3/2025), di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah melindungi anak-anak dari dampak negatif teknologi digital yang semakin masif.

Prabowo menegaskan bahwa kemajuan teknologi digital harus diimbangi dengan perlindungan yang kuat terhadap anak-anak. Menurutnya, jika tidak dikelola dengan baik, teknologi dapat merusak akhlak, psikologi, serta karakter generasi muda.

“Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik justru bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita,” kata Prabowo dikutip laman resmi Sekretariat Kabinet, Sabtu (29/3).

Baca juga:  Hari Juang TNI AD, Pangdam Kasuari Pimpin Aksi Tanam Pohon di Manokwari

Prabowo juga menekankan pentingnya membangun generasi muda yang sehat, kreatif, dan berkarakter. PP Perlindungan Anak ini, kata dia, akan menjadi acuan utama dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak.

“Anak-anak kita harus tumbuh jadi manusia yang berani, yang mandiri, yang optimis, yang berjiwa, ingin meraih ilmu, ingin berbuat yang terbaik untuk orang tuanya, untuk saudara-saudaranya, untuk bangsanya,” ujarnya.

Baca juga:  Dulu Sentuh 3.962 Kasus, Bayi Stunting di Wondama Tersisa 216 Orang

Prabowo juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam perumusan hingga peresmian regulasi ini. “Ini hasil karya saudara-saudara, saya mendengarkan saran-saran saudara dan kita wujudkan hari ini,” ucapnya.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan PP Perlindungan Anak merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penyusunannya, pemerintah menerima 287 masukan dari 24 pemangku kepentingan, serta berbagai lembaga nasional maupun internasional.

Baca juga:  Serahkan DPA, Dominggus: APBD Harus Berpihak pada Rakyat

“Dukungan luas dari masyarakat dan para orang tua termasuk tokoh internasional, seperti Prof Jonathan Haidt, bahkan sejumlah penyedia platform digital memberikan dukungan positif dalam menunjukkan komitmen dalam menciptakan ruang digital Indonesia menjadi ruang digital yang lebih aman dan juga lebih ramah anak,” bebernya.

Turut hadir pada kesempatan ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (*/red)

Latest articles

Wabup Bintuni Lepas 70 Anggota Kafilah MTQ XI Papua Barat ke...

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni Joko Lingara melepas 70 anggota kafilah Kabupaten Teluk Bintuni untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)...

More like this

Polda Papua Barat Alami Penyegaran Organisasi, Sejumlah PJU dan Kapolres Dimutasi

‎MANOKWARI, Linkpapua.id-Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan terhadap sejumlah Perwira...

Dandim Teluk Bintuni: Negara Siap Dampingi Eks Simpatisan yang Kembali ke NKRI

MANOKWARI, Linkpapua.id-Suasana haru menyelimuti halaman Makodam XVIII/Kasuari, Manokwari, pada Kamis (25/6/2026). Sebanyak 10 eks...

Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Polda Papua Barat Perkuat Kepedulian Sosial kepada Warga

MANOKWARI, Linkpapua.id-Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polda Papua Barat melaksanakan berbagai...